TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah daerah yang tergabung dalam Asosiasi Daerah Penghasil Minyak dan Gas (ADPM) antusias dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 Persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi ini.
Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek, selaku Ketua Umum ADPM, menyambut baik peraturan menteri yang mengatur tentang hak pengelolaan (participating interest) blok migas terhadap badan usaha milik daerah (BUMD) sebesar 10 persen.
Baca: Pemerintah Ingin BBM Satu Harga, BI: Waspadai Inflasi
"Peraturan menteri ini sangat penting bagi daerah penghasil migas, khususnya kami di Kalimantan Timur, sehingga daerah bisa bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dalam pengelolaan Blok Mahakam, tidak dengan swasta," kata Awang di Jakarta, Jumat, 27 Januari 2017.
Dengan peraturan menteri tersebut, daerah penghasil migas turut menikmati kekayaan alam. Beleid itu memfasilitasi BUMD yang ditunjuk Pemda memiliki hak pengelolaan pada wilayah kerja migas.
Participating interest 10 persen adalah besaran maksimal hak pengelolaan pada kontrak kerja sama yang wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada BUMD atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menilai kebijakan PI 10 persen cukup adil, apalagi pemerintah daerah hanya dikenakan bunga 0 persen. “Ini lebih baik karena PI 10 persen ditalangi dulu oleh mitra utama tanpa bunga. Ini kebijakan yang luar biasa. Kita tidak lagi menjadi penonton, hal ini cukup berkeadilan," ujarnya.
Baca: Dualisme Kepemimpinan Pertamina, DPR: Membahayakan
Permen Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 memberikan kejelasan tentang ketentuan pelaksanaan penawaran PI 10 persen kepada daerah. Permen ini juga menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh BUMD, ketentuan penawaran, tata cara penawaran, dan tata cara pengalihan PI 10 persen.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan kontraktor wajib menawarkan PI 10 persen kepada BUMD agar daerah menikmati kekayaan migasnya. "Daerah bisa saja mendapatkan saham lebih dari 10 persen, tapi itu sepenuhnya B to B (business-to-business). Yang wajib adalah 10 persen," kata Jonan.
ANTARA
