TEMPO.CO, Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan seruan Presiden Joko Widodo untuk mengganti acuan ukuran mata uang dari dolar AS, dengan mata uang negara maju lainnya, bisa dimungkinkan melalui sektor perdagangan.
"Sebagian mungkin bisa menggunakan (acuan selain dolar AS), tapi sekali lagi itu tergantung apakah transaksinya dimungkinkan atau tidak," kata Bambang saat ditemui di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2016.
Bambang menjelaskan ajakan Presiden itu diserukan karena selama ini nilai perdagangan Indonesia yang terbesar adalah dengan Tiongkok, bukan dengan Amerika Serikat, meski negara adidaya itu merupakan salah satu negara dengan tingkat ekonomi terbesar di dunia.
Untuk itu, penggunaan mata uang lain selain dolar AS dalam sektor perdagangan lebih memungkinkan, meski hal itu tidak mudah dilakukan mengingat dibutuhkan komitmen bersama dengan mitra dagang terkait.
"Sekarang kita banyak melakukan perdagangan dengan negara yang tidak bergantung pada dolar AS. Tapi untuk mengurangi ketergantungan (terhadap dolar AS), yang paling kita bisa adalah mengurangi impor," kata Bambang.
Sebelumnya, Presiden Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Didiek J. Rachbini mengatakan ajakan Presiden Joko Widodo agar fundamental ekonomi Indonesia tidak hanya diukur dari kurs rupiah terhadap dolar AS, cukup realistis dan memungkinkan, namun membutuhkan cukup waktu dan konsensus bersama.
"Misalnya mata uang lain ingin menjadi acuan dalam transaksi perdagangan, itu memerlukan proses yang lama. Perkiraan saya, dua atau tiga dekade dan tidak mudah," katanya.
Menurut Didiek, Presiden ingin mengajak pelaku pasar untuk memandang kondisi ekonomi domestik secara komprehensif dan proposional, tidak melulu melalui patokan kurs dolar AS, apalagi nilai perdagangan Indonesia-AS juga bukan yang terbesar.
Namun, untuk menggeser peran dolar AS dalam perdagangan luar negeri, juga memerlukan kesepakatan bersama sesama negara mitra dagang, meski di wilayah Asia Timur, penggunaan dolar AS dalam transaksi dagang antarnegara telah berkurang.
Untuk itu, Indonesia bisa saja menggeser peran dolar AS. Tapi, perlu dipertimbangkan penggunaan mata uang negara maju lainnya sebagai acuan baru, seperti Yuan, apalagi Tiongkok saat ini sedang mengalami perlambatan ekonomi.
"Di perbankan Indonesia juga perlu dilihat, apakah kondisi suplai Yuan banyak? Sekarang kan lebih banyak dolar AS," ujar Didiek.
ANTARA
