Penerapan Biaya Top Up E-Money, OJK: Tidak Boleh Sembarangan

Reporter

Editor

Ilustrasi e-money. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan penerapan biaya isi ulang uang elektronik atau top up e-money harus dilakukan secara terukur dan tidak boleh dilaksanakan sembarangan.

Baca: Begini Skema Biaya Top Up E-Money yang Diterbitkan BI

"Bank mencari profit harus terukur, makanya dia kalau memberikan fee tidak boleh sembarangan," kata Wimboh saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 22 September 2017.

Wimboh mengatakan idealnya penerapan biaya isi saldo untuk e-Money ini ditentukan oleh industri perbankan agar pelaksanaan gerakan non tunai dapat berlangsung sesuai mekanisme pasar.

"Kalau pricing memang industri yang menentukan, mau ada fee, mau nggak ada fee, biar mekanisme pasar. Saya rasa Bank Indonesia kan juga tidak mengatur pricing," ujarnya.

Menurut dia, konsumen bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh layanan yang memadai dari pelaksanaan gerakan non tunai apabila penentuan biaya isi ulang uang elektronik diupayakan oleh industri perbankan.

Sebelumnya, Ekonom Institute for Development of Economics & Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menilai keputusan Bank Indonesia yang memperbolehkan industri perbankan memungut biaya isi saldo uang elektronik kontradiktif dengan upaya menggencarkan transaksi non tunai.

Bhima mengatakan pengenaan biaya itu bisa menjadi disinsentif, terlebih menjelang penerapan elektronifikasi 100 persen pembayaran jasa tol pada 31 Oktober 2017.

Menurut dia, pengenaan biaya isi saldo dikhawatirkan justru membuat masyarakat enggan menggunakan uang elektronik dan kembali memanfaatkan transaksi tunai.

Seharusnya, tambah dia, Bank Indonesia dan industri perbankan memberikan insentif bagi masyarakat, karena bank-bank sudah mendapat keuntungan dari marjin penjualan kartu perdana uang elektronik.

"Harusnya dengan keuntungan dari penjualan kartu perdana uang elektronik atau e-Money tidak perlu lagi memungut biaya isi saldo meskipun hanya Rp 1.000 sekali transaksi," ujar Bhima.

ANTARA






Rilis Layanan Informasi Debitur Idebku, OJK Belajar dari Pandemi Covid-19

27 hari lalu

Rilis Layanan Informasi Debitur Idebku, OJK Belajar dari Pandemi Covid-19

Selama-pandemi, penggunaan teknologi informasi terutama Internet meningkat drastis. Sehingga, OJK merasa harus menyesuaikan diri.


OJK Catat Penghimpunan Premi Asuransi Jiwa Mencapai Rp 14,6 Triliun pada September

32 hari lalu

OJK Catat Penghimpunan Premi Asuransi Jiwa Mencapai Rp 14,6 Triliun pada September

OJK melihat penghimpunan premi sektor asuransi pada September 2022 relatif stabil ketimbang bulan sebelumnya.


OJK Terima 11.802 Aduan hingga Akhir Oktober, Masalah Restrukturisasi Kredit Mendominasi

32 hari lalu

OJK Terima 11.802 Aduan hingga Akhir Oktober, Masalah Restrukturisasi Kredit Mendominasi

OJK mengklaim hingga 28 Oktober 2022, tingkat penyelesaian aduan mencapai 88 persen.


664 Penumpang Transjakarta Mengaku Saldo Kartu Elektroniknya Terpotong Dua Kali

41 hari lalu

664 Penumpang Transjakarta Mengaku Saldo Kartu Elektroniknya Terpotong Dua Kali

PT Transjakarta telah merespon 353 aduan dan memberikan kartu pengganti.


OJK Tunggu Perusahaan Asuransi Gagal Bayar Serahkan Rencana Penyehatan

42 hari lalu

OJK Tunggu Perusahaan Asuransi Gagal Bayar Serahkan Rencana Penyehatan

OJK menyatakan perusahaan asuransi yang bermasalah harus menyampaikan rencana penyehatan keuangan (RPK) perusahaan.


Modal Inti Bank Wajib Rp 3 Triliun pada Desember 2022 atau Jadi BPR

49 hari lalu

Modal Inti Bank Wajib Rp 3 Triliun pada Desember 2022 atau Jadi BPR

Ketentuan modal inti bank ini telah termaktub dalam Peraturan OJK (POJK) 12 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.


OJK Sebut Belum Ada Aturan Khusus Bank Digital di Indonesia

49 hari lalu

OJK Sebut Belum Ada Aturan Khusus Bank Digital di Indonesia

Menurut OJK, bank-bank yang disebut bank digital di Indonesia ini tidak bisa dikategorikan sebagai bank digital.


OJK Rilis Chatbot, Bisa Tampung Keluhan Warga soal Pinjol

56 hari lalu

OJK Rilis Chatbot, Bisa Tampung Keluhan Warga soal Pinjol

Menurut Friderica, chatbot tersebut merupakan salah satu upaya OJK untuk membangun digital trust system.


Bos OJK Ungkap Pentingnya Sistem Digital Trust untuk Industri Keuangan

56 hari lalu

Bos OJK Ungkap Pentingnya Sistem Digital Trust untuk Industri Keuangan

Menurut bos OJK, kebutuhan membangun digital trust menjadi sangat fundamental di tengah bertumbuhnya industri keuangan digital.


OJK: Penyaluran Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir untuk UMKM Capai Rp 4,4 T

59 hari lalu

OJK: Penyaluran Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir untuk UMKM Capai Rp 4,4 T

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku telah memiliki 450 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD)