Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Radikalisme dan Ketidakpastian Ekonomi Disebut Sumbat Investasi

image-gnews
Raden Pardede. ANTARA/Wahyu Putro A
Raden Pardede. ANTARA/Wahyu Putro A
Iklan

TEMPO.CO, Canberra - Ketidakpastian ekonomi dan bangkitnya radikalisme Islam sejak sebelum pemilihan gubernur Jakarta menjadi salah satu faktor komunitas bisnis menunda investasi dan belanja. Tertundanya aliran investasi tersebut menyebabkan melambatnya pertumbuhan investasi.

Hal ini disampaikan Raden Pardede, Co-Founder Creco Research Institute, pada hari pertama Konferensi Indonesia Update 2017 di Australian National University, Canberra, Australia. Konferensi ini membahas situasi politik dan ekonomi terkini di Indonesia.

Baca: BI Minta Pemerintah Mengarahkan Investasi

Dihadiri ratusan peserta, konferensi yang kali ini mengusung tema “Indonesia in the New World: Globalisation, Nationalism and Sovereignity” tersebut diadakan pada Jumat dan Sabtu akhir pekan ini. Sejumlah pengamat Indonesia—dikenal dengan sebutan Indonesianis—berkumpul pada perhelatan tahunan ini. Di antaranya sejarawan Anthony Reid dan Robert Cribb, ahli politik Marcus Meitzner dan Edward Aspinall, ekonom Hall Hill, dan ahli geografi Jeffrey Neilson.

Menurut Raden, faktor lain yang membuat aliran investasi atau belanja seret adalah target penerimaan pajak yang terlalu afresif. “Pemerintah tentu ingin memperoleh penerimaan lebih banyak untuk menggerakkan ekonomi,” kata Raden Pardede. “Tapi pada saat yang sama target itu memicu efek negatif.” Ini terlihat dari pegawai pajak dan bea cukai yang mengambil langkah lebih agresif ‘memburu’ pembayar pajak.

Raden menyebutkan, ketidakjelasan kontrak, khususnya di sektor energi dan pertambangan, juga membuat investasi melempem. Situasi ini diperparah oleh intervensi pemerintah dalam menentukan harga eceran tertinggi beras, seperti yang terjadi baru-baru ini.

“Konsumen beras premium ini kelompok berpenghasilan ke atas,” kata Raden. “Mereka mampu membeli dengan harga berapa pun.” Dominasi perusahaan pelat merah dalam proyek infrastruktur juga mengundang keluhan “Banyak kontraktor swasta komplain mengenai hal ini,” kata Raden.

Tak heran bila tren jangka pendek menunjukkan terjadi perubahan pertumbuhan invetasi dan konsumsi. Bila sebelumnya pertumbuhan investasi lebih besar ketimbang konsumsi. maka saat ini pertumbuhan konsumsi lebih besar dari pertumbuhan investasi.

“Polanya sudah berubah, terjadi pergeseran dari pertumbuhan yang didorong investasi menjadi pertumbuhan yang didorong konsumsi, ” kata Raden. Rata-rata pertumbuhan konsumsi 2013-2016 mencapai 5,16 persen, adapun pertumbuhan investasi pada periode yang sama menyentuh 4,74 persen.

Sejauh ini, pemerintah berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dengan defisit neraca transaksi berjalan yang kian menyempit, inflasi yang rendah, stabilnya sektor keuangan dan nilai tukar mata uang. Menurut Raden, dibandingkan banyak negara, pertumbuhan pada kisaran 5 persen tentu tidak terlalu buruk. “Pertanyaanya: apakah masih mungkin bagi Indonesia mencapai pertumbuhan 7 persen?” kata dia.

Sejumlah presiden, sejak era Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyoo dan Joko Widodo pernah menjanjikan pertumbuhan Indonesia bisa menggeliat hingga mencapai 7 persen. Nyatanya, meski terjadi ledakan komoditas di era SBY, Indonesia gagal mencapai pertumbuhan 7 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berkaca pada perkonomian global saat ini, tren pertumbuhan gross domestic product (GDP) Indonesia menurun. Tren jangka panjang menunjukkan seluruh komponen produk domestik bruto Indonesia menurun, termasuk konsumsi, belanja permerintah dan ekspor-impor. “Investasi bahkan menurun lebih dalam,” kata Raden.

Adapun tren jangka pendek menunjukkan, konsumsi domestik stagnan dan investasi meningkat meski masih di bawah kinerja sebelumnya. Adapun belanja pemerintah menurun dan perbandingan net antara ekspor dan impor meningkat. “Data tersebut menunjukkan ada masalah dari sisi effective demand di Indonesia saat ini,” kata Raden.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, yang berada pada kisaran 5 persen, terlalu dini untuk disimpulkan sebagai sesuatu yang lumrah atau telah berubah menjadi “new normal”. Meski begitu, sejumlah data terbaru menunjukkan, “Situasi perekonomian Indonesia mengalami kemajuan yang sangat terbatas ketimbang tahun lalu,” kata Raden Pardede.

Menurut Raden, “new normal” dari pertumbuhan yang rendah ini disebabkan oleh dua hal. Penyebab pertama, kata dia, adanya kendala eksternal yang ditandai oleh meningkatnya proteksionisme, nasionalisme, dan populisme. Adapun hambatan internal meliputi tantangan kapasitas institusional, populisme-nasionalisme, proteksionisme dan pasar tenaga kerja.

“New normal” adalah terminologi di dalam ekonomi dan bisnis yang merujuk pada kondisi keuangan pasca krisis finansial 2007-2008 dan resesi global 2008-2012. Terminologi ini kemudian digunakan untuk mengindikasikan situasi yang sebelumnnya abnormal kemudian menjadi lumrah.

Menanggapi paparan Raden, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Riatu M. Qibthiyyah menyebutkan, rendahnya pertumbuhan kredit dan investasi menghambat pertumbuhan ekonomi di masa akan datang.

Berdasarkan survei LPEM 2016, kondisi perekonomian global menempati urutan paling atas yang paling mempengaruhi iklim bisnis di Indonesia, terutama bagi perusahaan menengah dan besar. Adapun ketidakpastian kebijakan pemerintah menempati urutan kedua.

Berbeda dengan perusahaan menengah dan besar, isu yang menjadi hambatan utama perusahaan mikro dan kecil adalah monopoli, ketidakjelasan kebijakan pemerintah, disusul isu korupsi. “Perbaikan iklim bisnis dapat dilakukan bila kita fokus memerangi korupsi,” kata Riatu.

YANDHRIE ARVIAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Di Forum AIFED, Sri Mulyani Sebut Fragmentasi Ekonomi Dunia Semakin Meningkat

2 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengisi acara pembukaan Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2023 di Senayan Park, Jakarta, Jumat, 24 November 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Di Forum AIFED, Sri Mulyani Sebut Fragmentasi Ekonomi Dunia Semakin Meningkat

Sri Mulyani mengatakan telah terjadi perubahan cara pandang dalam memandang proses hubungan internasional, perdagangan.


Ditjen Pajak Ungkap 9 Insentif Perpajakan di IKN, dari Tax Holiday hingga...

10 jam lalu

Desain Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Investasi untuk peletakan batu pertama tahap ketiga masih akan datang dari investor dalam negeri, meskipun mereka juga dapat bermitra dengan investor asing, kata seorang pejabat. (ANTARA/HO-Kementerian PUPR/rst)
Ditjen Pajak Ungkap 9 Insentif Perpajakan di IKN, dari Tax Holiday hingga...

Ditjen Pajak mengungkapkan ada sembilan insentif perpajakan di IKN. Apa saja?


Erick Thohir Apresiasi Investor Cina karena Jadi Industri Pionir, Bawa Perubahan untuk Hilirisasi Industri dan..

11 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim Erick Thohir ketika memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian BUMN, Kamis, 23 November 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Erick Thohir Apresiasi Investor Cina karena Jadi Industri Pionir, Bawa Perubahan untuk Hilirisasi Industri dan..

(Menko Marves) Ad Interim sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi penanam modal Cina yang berinvestasi di Indonesia.


Tren Investor Aset Kripto Meningkat Sepanjang 2023, tapi Nilai Transaksi Menurun

1 hari lalu

Ilustrasi aset kripto. REUTERS
Tren Investor Aset Kripto Meningkat Sepanjang 2023, tapi Nilai Transaksi Menurun

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi menjelaskan jumlah pelanggan terdaftar aset kripto masih dalam tren meningkat, tapi nilai transaksi aset kripto mengalami tren penurunan.


Profil Bendungan Mbay Senilai Rp 1,47 Triliun yang Disebut Jokowi Bakal Turut Dongkrak Produksi Beras

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau progres pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Selasa, 5 Desember 2023. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Profil Bendungan Mbay Senilai Rp 1,47 Triliun yang Disebut Jokowi Bakal Turut Dongkrak Produksi Beras

Jokowi optimistis pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, NTT, akan turut mewujudkan kedaulatan pangan nasional.


Alasan Bahlil Dirikan Media Centre Indonesia Maju, untuk Jawab Keraguan Calon Investor akan IKN?

1 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (tengah) di Media Center Indonesia Maju di Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 4 Desember 2023. ANTARA/Walda
Alasan Bahlil Dirikan Media Centre Indonesia Maju, untuk Jawab Keraguan Calon Investor akan IKN?

Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mendirikan pusat pemberitaan Media Center Indonesia Maju. Untuk apa?


Dialog dengan CEO Bandara Jeddah, Menhub Tawarkan Peluang Investasi dan Umrah

3 hari lalu

Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi saat ditemui di acara perayaan hari ulang tahun Luhut Binsar Pandjaitan ke-76 di Hotel Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta pada Kamis, 28 September 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Dialog dengan CEO Bandara Jeddah, Menhub Tawarkan Peluang Investasi dan Umrah

Menhub Budi Karya Sumadi berdialog soal peluang investasi peningkatan infrastruktur bandara haji dan umroh dengan CEO PPMDC Adnan M.T Al-Saggaf.


COP28: Penelitian Ungkap Kota-kota Hadapi Kesenjangan Pendanaan Iklim

3 hari lalu

Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Raja Charles dari Inggris, dan para pejabat berpose untuk foto keluarga selama Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP28) di Dubai, Uni Arab Emirates, 1 Desember 2023. REUTERS/Amr Alfik
COP28: Penelitian Ungkap Kota-kota Hadapi Kesenjangan Pendanaan Iklim

Kota-kota menghadapi kesenjangan pendanaan iklim yang sangat besar, menurut penelitian.


2 Perusahaan Rusia Tertarik Investasi Kendaraan Listrik di IKN

4 hari lalu

Model skala Kawasan Inti Pemerintahan Pusat Ibu Kota Nusantara atau IKN. ANTARA/Aji Cakti
2 Perusahaan Rusia Tertarik Investasi Kendaraan Listrik di IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menginformasikan bahwa dua perusahaan asal Rusia tertarik berinvstasi di IKN, khususnya di bidang kendaraan listrik.


Otorita IKN Sebut Investor Asing Masuk IKN Lewat Kerja Sama dengan Investor Domestik

4 hari lalu

Pekerja menyelesaikan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 22 Agustus 2023. Menurut data dari Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, proses konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 sudah mencapai 38,1 persen dan seluruh kegiatannya masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan (on schedule), dimana akan selesai pada 2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Otorita IKN Sebut Investor Asing Masuk IKN Lewat Kerja Sama dengan Investor Domestik

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan sudah ada investor asing yang menanamkan modal di IKN.