Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Susi: Kita Tetap Gunakan Nama Laut Natuna Utara!

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meninjau pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna, Batam, 7 Agustus 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meninjau pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna, Batam, 7 Agustus 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri
Iklan

TEMPO.CO, Natuna - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti atau Menteri Susi mengatakan penggantian nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara merupakan bentuk kedaulatan Indonesia. Dengan pemberian nama itu, kata Susi, pemerintah telah menganggap bahwa Natuna penting bagi Indonesia.

"Kita akan tetap menggunakan nama itu. Itu adalah kebanggaan dan kemenangan kita," kata Susi saat meninjau Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna, Kepulauan Riau, Senin, 7 Agustus 2017.

Simak: Menteri Susi: Indonesia Paling Ditakuti Pencuri Ikan di Dunia

Penggantian nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara diprotes oleh Cina. Mereka menganggap, penggantian nama itu tidak masuk akal. Pasalnya, menurut Cina, hal tersebut tidak sesuai dengan upaya standardisasi penyebutan wilayah internasional.

Cina memang berupaya keras mempertahankan nama Laut Cina Selatan di berbagai wilayah perairan milik negara lain. Sebagai contoh, ketika Filipina mengganti nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Filipina Barat, Cina menggugat mereka ke Mahkamah Internasional.

Dulu, Susi berujar, terdapat anggapan bahwa Natuna adalah wilayah antah berantah. "Karena Natuna terlalu jauh dan terlalu kecil di peta Indonesia," ujarnya. Saat ini, kata Susi, seluruh pihak menganggap bahwa Natuna adalah salah satu titik penting kedaulatan Indonesia di laut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kemenangan kita di Laut Natuna adalah penentu dari spirit kebangsaan, spirit persatuan, dan spirit pertahanan untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Itu titik utama. Pulau terluar adalah bagian paling penting dari Indonesia," ujar Susi dengan nada yang tegas.

Susi mengatakan, sebagian besar perbatasan Indonesia dengan negara lain adalah laut. Dan itu, kata Susi, sangat luas. "Jadi kita tidak mungkin memagari laut. Ratusan KRI, ratusan Polair punya speed boat, dijajarin tidak bisa memagari laut," ujar Susi.

Yang bisa memagari laut, menurut Menteri Susi, adalah konsistensi pemerintah untuk menjaga laut. "Kalau kita tidak konsisten, hukum kita bisa dibeli, aparat kita bisa disuap. Izin diperjualbelikan, ya selesai. Semua orang punya uang bisa beli ini negara. Kita harus jaga bersama," katanya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KKP Cabut Izin Lokasi Perairan PT Tiara Cipta Nirwana di Gili Meno dan Gili Trawangan

10 jam lalu

Lokasi proyek pengeboran pipa bawah laut milik PT. Tiara Citra Nirwana di Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, 18 Agustus 2024. Proyek ini telah disegel oleh Tim Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di bawah Kementerian KKP. TEMPO/Defara
KKP Cabut Izin Lokasi Perairan PT Tiara Cipta Nirwana di Gili Meno dan Gili Trawangan

KKP mencabut izin PT Tiara Cipta Nirwana karena melanggar administrasi dengan melakukan kegiatan di laut tanpa izin dan tidak sesuai peruntukan.


KKP Klaim Tambang Pasir Laut Menggunakan Teknologi Ramah Lingkungan

3 hari lalu

Sebuah kapal tongkang pengangkut pasir laut di perairan Provinsi Kepulauan Riau. Dok. TEMPO/ Fransiskus S.
KKP Klaim Tambang Pasir Laut Menggunakan Teknologi Ramah Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengklaim ekspor pasir laut tidak akan merusak lingkungan. Klaim menggunakan teknologi ramah lingkungan.


Ekspor Pasir Laut Tetap Jalan, Kiara: Pemerintah Tidak Berpihak pada Nelayan

4 hari lalu

Dibukanya Keran Ekspor Pasir Laut Indonesia untuk Siapa?
Ekspor Pasir Laut Tetap Jalan, Kiara: Pemerintah Tidak Berpihak pada Nelayan

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, mengecam sikap pemerintah yang tetap membuka ekspor pasir laut.


KKP Sebut Nelayan Salah Paham Pengambilan Sampel Pasir Laut

4 hari lalu

Sebuah kapal tongkang pengangkut pasir laut di perairan Provinsi Kepulauan Riau. Dok. TEMPO/ Fransiskus S.
KKP Sebut Nelayan Salah Paham Pengambilan Sampel Pasir Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan ada salah paham dari masyarakat pesisir terhadap aktivitas pengambilan sampel pasir laut.


Proyeksi Pengerukan Pasir Laut untuk Kebutuhan Dalam Negeri Mencapai 26 Juta Meter Kubik

4 hari lalu

Sebuah kapal tunda menarik tongkang berisi pasir laut. ANTARA FOTO/Joko Sulistyo
Proyeksi Pengerukan Pasir Laut untuk Kebutuhan Dalam Negeri Mencapai 26 Juta Meter Kubik

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat permintaan pasir laut dalam negeri tahun ini mencapai 26 juta meter kubik. Diprediksi bakal meningkat.


Persyaratan Ketat, Menteri Trenggono Pastikan Belum Ada Ekspor Pasir Laut

9 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat wawancara di Jakarta mengenai polemik pasir laut, pada Selasa 24 September 2024. Dok. KKP
Persyaratan Ketat, Menteri Trenggono Pastikan Belum Ada Ekspor Pasir Laut

Persyaratan diantaranya perizinan, kapal yang digunakan beserta teknologinya, hingga pelaku usaha harus bisa memaparkan peruntukan hasil sedimentasi


Soal Ekspor Pasir Laut, Ini Ragam Pendapat Petinggi Gerindra, Eks Menteri, Aktivis, dan Akademisi

10 hari lalu

Sebuah kapal tunda menarik tongkang berisi pasir laut. ANTARA FOTO/Joko Sulistyo
Soal Ekspor Pasir Laut, Ini Ragam Pendapat Petinggi Gerindra, Eks Menteri, Aktivis, dan Akademisi

Mereka meminta kebijakan ekspor pasir laut ditunda atau dibatalkan karena bakal berdampak terhadap lingkungan dan sosial.


Panggilan 188 dan Janji KKP di Kebijakan Ekspor Pasir Laut di Top 3 Tekno

10 hari lalu

Sebuah kapal tunda menarik tongkang berisi pasir laut. ANTARA FOTO/Joko Sulistyo
Panggilan 188 dan Janji KKP di Kebijakan Ekspor Pasir Laut di Top 3 Tekno

Selain penjelasan mengenai panggilan 188 dan janji KKP di kebijakan ekspor pasir laut itu, ada juga posisi ITB dalam daftar saintis top dunia


Kisah 19 Bulan Penyanderaan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens

11 hari lalu

TPNPB OPM bersama Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang menjadi sandera setahun terakhir. Dokumentasi TPNPB OPM
Kisah 19 Bulan Penyanderaan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens

Kisah penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dimulai 7 Februari 2023, dan dibebaskan 21 September 2024.


Pembebasan Pilot Susi Air: Ungkapan Susi Pudjiastuti hingga Dibawa ke Jakarta

12 hari lalu

Pilot Susi Air Phillip Mark Mehrtens berbicara dalam konferensi pers terkait pembebasan dirinya dari penyanderaan Tentara Pembebasan Nasionanl Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di  Pangkalan TNI AU Yohanis Kapiyau Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Sabtu, 21 September 2024. ANTARA/Marcell
Pembebasan Pilot Susi Air: Ungkapan Susi Pudjiastuti hingga Dibawa ke Jakarta

Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera kelompok pimpinan Egianus Kogoya telah dibebaskan setelah 20 bulan