TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan PT Angkasa Pura II dan PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) akan joint venture dalam pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat yang terletak di Kertajati, sekitar 68 kilometer dari Bandung.
"Dengan joint venture bandara tersebut akan mendapatkan license," kata Luhut Pandjaitan saat ditemui di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Selasa 1 Agustus 2017.
Luhut menuturkan pembagian saham antara AP II dan BIJB adalah 49-51 persen, di mana BIJB yang merupakan BUMD pemerintah Jawa Barat menjadi pemegang saham mayoritas.
"Besok ada tim bekerja soal strukturnya bagaimana, satu hari penuh, lusa selesai."
Luhut menjelaskan yang ditugaskan untuk melakukan kajian soal struktur dan hitungan soal ini adalah PT Sarana Multi Infrastruktur. Mengenai berapa angka yang harus disetorkan AP II, Luhut menjawab itu masih dihitung.
"Udah paten itu, selesai."
Menurut Luhut pemerintah memang sedang berupaya agar proyek infrastruktur dijalankan atas kerja sama business to business. "Ini bisa menjadi model investasi mereka di tempat lain."
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan AP II akan menjadi pengelola dari bandara tersebut.
"AP II sebagai pemilik buku itu yang mengelola. Sebagai investor, bisa masuk ke manajemen juga" [Klik untuk memilih foto]
Budi Karya berharap pemerintah daerah bisa pro aktif dalam hal pendanaan untuk mengakselerasi proyek ini. Ia melihat banyak bandara besar dibangun memakai APBN, sehingga diharapkan daerah bisa pro aktif sharing equity.
Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II ini mengungkapkan kalau pembangunan bandara ini diharapkan bisa beroperasi pada awal 2018. Ini senada dengan ungkapan Wakil Gubernur Jawa Barar Deddy Miswar saat ditemui di tempat yang sama.
Deddy berujar bandara ini diharapkan selesai pada 2018, dan selambat-lambatnya awal 2019. Ia melihat target masih harus mempertimbangkan banyak hal, seperti pendanaan. "Duitnya dulu yang ada, dari mana resourcesnya, kapan turunnya. Baru rencanakan target selesai."
Diketahui pembangunan tahap pertama bandara ini di luar tanah memakan biaya Rp 2,6 triliun. Mengenai porsi saham AP II dan BIJB, Deddy melihat hal itu masih bisa ditambah dengan reksa dana penyertaan terbatas dari bank syariah.
RDPT, kata Deddy, memang direncanakan ada di dalam skema pembangunan bandara ini dan akan diterbitkan dari segala macam pihak, seperti Danareksa dan BPJS.
Ia melanjutkan memang ada sindikasi bank syariah yang membantu pembangunan proyek ini. "Itu pun tak bisa keluar semua (dana), tanpa ada jaminan siapa yang mengoperasikan," tutur Deddy.
Deddy mengimbau kepada PT Angkasa Pura II agar jangan menjadi pengelola saja, melainkan juga menyetor modal. Sehingga dengan begitu, AP II bisa menjadi pengelola dalam jangka waktu yang panjang. "Seumur hidup tak apa-apa."
Pemprov Jabar, ucap Deddy, akan menginbrengkan tanah ke BJIB sebagai bentuk penyertaan modal. Dari keterangan Menko Luhut tanah yang akan diinbrengkan oleh pemprov Jabar adalah seluas 300 hektar.
DIKO OKTARA
