Indef Sebut UMP Jakarta Berlebihan Bikin Persoalan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja berlajan melintasi gambar ilustrasi Stadion Akuatik Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Selatan,24 Maret 2017. Pengerjaan telah mencapai 32 persen dan ditargetkan selesai pada Oktober 2017 guna menyambut ajang Asian Games 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Pekerja berlajan melintasi gambar ilustrasi Stadion Akuatik Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Selatan,24 Maret 2017. Pengerjaan telah mencapai 32 persen dan ditargetkan selesai pada Oktober 2017 guna menyambut ajang Asian Games 2018. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan DKI Jakarta, sebagai barometer ekonomi Indonesia, tidak boleh kebablasan menetapkan upah minimum.

    Menurut dia, upah yang berlebihan akan menimbulkan permasalahan tersendiri berupa urbanisasi. “Gubernur yang baru setelah dilantik sebaiknya jangan terpaku pada peningkatan upah minimum,” kata Enny di Hotel Ibiz, Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Mei 2017. 

    Baca
    Rupiah Hari Ini Menguat 15 Poin
    Dolar AS Jeblok, Kurs Rupiah Naik 15 Poin
    PP No 57/2016 Berpotensi Ganggu Industri Sawit dan Pulp

    Upah minimum provinsi, menurut Enny, sejatinya jaring pengaman ekonomi, bukan standar upah layak. Para pekerja di Jakarta mengeluarkan 30 persen pendapatan untuk transportasi, dan biaya perumahan menyedot 25 persen dari penghasilan. “Perbaikan sistem transportasi dan penyediaan perumahan murah bisa lebih solutif daripada dengan menaikkan UMP,” ujarnya.

    Enny berpendapat, penentuan upah minimum harus lebih konsisten dalam hal regulasi. Formulasi penentuan upah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 harus tetap membuka ruang negosiasi antara pekerja dan pengusaha. “Dewan pengupahan harus kembali dihidupkan,” ucapnya.

    Pemerintah pun harus memperkuat posisi dari serikat pekerja. Peranan penting serikat pekerja adalah mendorong regulasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya. “Kalau di luar negeri, posisi serikat pekerja bisa setara dengan partai politik dalam mendorong suatu regulasi,” kata Enny.

    Peningkatan keterampilan para pekerja, Enny melanjutkan, harus menjadi perhatian pemerintah, baik daerah maupun pusat. Seperti Jakarta yang mengarah menjadi kota jasa, tapi pekerja yang tersedia justru unskilled dan unqualified. Akhirnya, dunia usaha menyerap tenaga kerja asing karena tidak ada pilihan. “Sertifikasi dari pekerja dengan melakukan pelatihan-pelatihan harus secepatnya direalisasikan,” ujarnya.

    IRSYAN HASYIM | JOBPIE 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.