Penyerapan Gabah, Petani Bentuk Tim Sergap

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Aris Andrianto

    TEMPO/Aris Andrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Nusa Tenggara Barat telah membentuk Tim Serap Gabah Petani (Sergap) yang beranggotakan Bulog NTB, Dinas Pertanian Provinsi NTB dan instansi terkait lainnya.

    Tim ini akan bertugas untuk memastikan produksi gabah petani terserap sesuai dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp 3.700 di tingkat petani.

    Baca
    Kendaraan Lapis Baja Bawa Ahok ke Rutan Cipinang
    Mobil Hemat Energi Dongkrak Volume Produksi
    Proteksi Perdagangan Ancam Asia

    Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin mengatakan, masyarakat khususnya petani diminta proaktif untuk melaporkan kepada tim apabila ada pihak yang bermain dengan harga tersebut.

    “Jika ada yang membeli gabah dibawah HPP atau di atas HPP yang tidak wajar, petani jangan segan untuk melapor kepada Tim Sergap. Pemerintah melalui tim sergap bersama jajaran akan menindaklanjuti laporan para petani tersebut,” tegas Amin pada Panen Raya di Desa Nyiur Lembang, Narmada, Lombok Barat, Selasa, 9 Mei 2017.

    Amin berharap, terbentuknya tim Sergap diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mencapai target swasembada pangan nasional. Selain itu, juga akan mampu menyerap hasil produksi gabah petani sampai dengan 100 persen.

    NTB juga dikenal sebagai daerah produsen jagung. Selama tiga tahun terakhir, pertumbuhan produksi kedua komoditas unggulan NTB ini terbilang sangat menggembirakan. Meski begitu, berbagai kendala masih harus dihadapi petani. Diantaranya, perubahan iklim maupun faktor-faktor lain yang bisa berpengatuh terhadap produksi komoditas pangan di NTB.

    “Petani harus selalu siaga dalam mengantisipasi potensi yang dapat terjadi terhadap tanaman pangan, dari potensi kebanjiran dan serangan organisme penggangu lainnya,” ujar Amin.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.