Sri Mulyani Sebut Inflasi April Pencapaian yang Bagus

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, berbicara dengan Menteri Keuangan Jepang, Taro Aso saat akan sesi foto International Monetary Fund (IMF) Governors di rapat musim semi World Bank/IMF, Washington, 22 APril April 2017. AP/Jose Luis Magana

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, berbicara dengan Menteri Keuangan Jepang, Taro Aso saat akan sesi foto International Monetary Fund (IMF) Governors di rapat musim semi World Bank/IMF, Washington, 22 APril April 2017. AP/Jose Luis Magana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan inflasi pada April 2017 merupakan pencapaian yang bagus. "Saya rasa bagus apa yang dihasilkan," katanya  di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa, 2 Mei 2017.

    Baca: BI: Inflasi Minggu Keempat April di Level 0,08 Persen

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi April tahun ini sebesar 0,09 persen. Inflasi tahun kalender tercatat sebesar 1,28 persen dan inflasi tahun ke tahun sebesar 4,17 persen. Bulan lalu, BPS mencatat deflasi sebesar 0,02 persen.

    Sri Mulyani mengatakan pemerintah kini menghadapi tantangan untuk menjaga inflasi agar tidak menggerus daya beli. "Jadi kalau ada deflasi yang berasal dari bahan makanan pangan terutama, itu baik di satu sisi untuk masyarakat perkotaan. Tapi mungkin kami harus waspada dari sisi kesenjangan," katanya.

    Menurut Sri Mulyani, masyarakat di perkotaan mengalami harga yang lebih stabil jika terjadi deflasi. Namun kesenjangan bisa terjadi di pedesaan karena petani perlu dijaga daya belinya.

    Simak: Inflasi 2016 Terendah Sejak 2010

    Sri Mulyani menambahkan  pemerintah akan terus berupaya untuk tetap menjaga inflasi sesuai target. Pemerintah menentukan inflasi sebesar 4 persen tahun ini.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.