Industri Perhiasan Targetkan Nilai Ekspor US$ 7 Miliar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Kendati pemerintah tak banyak menyentuh sektor industri perhiasan, namun industri ini terus tumbuh bahkan mencapai nilai ekspor 5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada 2016, menurut Dirjen IKM Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih.

    "Pemerintah tidak terlalu banyak ikut turut campur tangan dalam industri jewerlly ini, tetapi industri ini terus berkembang, salah satunya ditandai nilai ekspor tinggi, yakni 3,55 miliar dolar AS di 2015 dan meningkat menjadi 5,34 miliar dolar AS di 2016," ujar dia dalam pembukaan Jakarta International Jewerlly Fair (JIJF) 2017 di JCC, Kamis, 20 April 2017.

    Melihat ini, pemerintah optimistis nilai ekspor industri bisa meningkat menjadi 7 miliar dolar AS tahun ini. "Industri ini okelah. Dilihat pertumbuhannya dari 3 miliar ke 5 miliar, satu tahun naik 2 miliar dollar Amerika. Kita harapkan sama (pertumbuhannya), tahun depan bisa 7 miliar dolar AS," tutur Gati.

    Baca juga: Industri perhiasan tambah "kinclong"

    Pemerintah berkomitmen terus membuka pasar bagi para pelaku usaha. Dengan pasar yang luas, maka berdampak pada peningkatan produksi dan melalui penyelenggaran pameran di dalam negeri merupakan salah satu caranya.

    "Kita dukung pemasaran dalam negeri maupun luar negeri. September kami fasilitasi sedikit booth pameran di Hongkong. Hongkong kan hub untuk perdagangan untuk Asia," kata dia.

    Dalam kesempatan berbeda, Sekjen Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (APEPI), Iskandar Husin, menuturkan pada JIFF tahun ini sebanyak 139 pelaku usaha perhiasan dari dalam dan luar negeri berpartisipasi.

    Dari jumlah itu, sebanyak delapan peserta berasal dari negara, yakni Dubai, Hongkong, Thailand, Singapura, Jepang dan Srilanka.

    "139 peserta pameran di JIJF tahun ini. Berbagai produk perhiasan yang ditampilkan seperti emas, perak, berlian, batu mutiara, permata dengan desain modern dari seluruh Indonesia," tutur Iskandar yang juga merupakan ketua pelaksana JIJF 2017.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.