Pemerintah Revisi Penyaluran Dana Alokasi Khusus 2018  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 6 Februari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 6 Februari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.COMakassar - Pemerintah berencana merevisi penyaluran dana alokasi khusus (DAK) pada tahun depan. Revisi ini melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan revisi tersebut bertujuan agar alokasi anggaran mempertimbangkan prinsip keadilan.

    "Prinsip keadilan kan kompleks, jangan sampai ada ketimpangan. Ada aspek keadilan yang tidak merata, nah pemerataan iya, tapi pemerataan yang berkeadilan," kata Tjahjo saat membuka rapat koordinasi teknis pembangunan di Makassar, Selasa, 28 Februari 2017.

    Baca15 Kementerian/Lembaga Ini Pengelola Anggaran Terbaik 2016

    Dia mencontohkan Kalimantan Utara, yang merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, memiliki konsep pembangunan berbeda dengan Kabupaten Bogor. Kalimantan Utara mempunyai jumlah penduduk sekitar 700 ribu, sedangkan populasi penduduk Bogor mencapai 6 juta orang.

    Tjahjo menuturkan, pendekatan penyaluran revisi DAK mungkin mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, besaran daratan, atau tinjauan dari sisi geografis. Menurut dia, tidak tertutup kemungkinan jumlah DAK tahun depan dapat berkurang. "Bisa turun, bisa naik. Makanya jauh-jauh hari kita sosialisasikan," ujarnya.

    Dalam merumuskan revisi DAK, Tjahjo menuturkan, Kementerian Keuangan akan melibatkan gubernur hingga wali kota. "Mungkin ada rakor khusus dengan para gubernur dan wali kota," katanya.

    BacaBuka Rakornas Anggaran K/L 2017, Ini Pesan Sri Mulyani

    Saat ini anggaran DAK tahun 2017 masih dalam proses lelang. Tjahjo berharap proses lelang tersebut cepat selesai sehingga dapat diserap untuk pembangunan daerah. Berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DAK infrastruktur tahun ini belum ada pencarian sama sekali.

    DAK infrastruktur tahun ini mencapai Rp 27,18 triliun. Tahun 2016, realisasi penyerapan DAK infrastruktur mencapai 76 persen secara keuangan. Untuk realisasi fisik, progres serapan DAK sebesar 86 persen. 

    ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.