TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan bendungan Logung di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ditargetkan selesai pada 2018. Bendungan ini merupakan salah satu dari 65 bendungan yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam kunjungannya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani ke bendungan Logung mengatakan, pembebasan lahan telah selesai dilakukan sehingga tinggal penyelesaian konstruksinya. Proses pembebasan lahan seluas 196 hektare itu didanai APBD Kabupaten Kudus. Sementara APBN seluas 4,24 hektare.
Baca: Pembangunan Bendungan Tapin Capai 40 Persen
"Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Kudus yang sangat kooperatif dalam proses pembebasan lahan. Saat ini progres konstruksinya 44,15 persen atau lebih besar dari rencana. Kami optimistis bendungan dapat selesai tepat waktu," ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis Jumat, 17 Februari 2017.
Basuki menuturkan bendungan ini mampu menampung air sekitar 20,15 juta meter kubik yang diharapkan mampu mengairi sawah seluas 5.355 hektare. "Saat ini pun tengah berjalan secara paralel pembangunan irigasi di hilir waduk Logung, sehingga pada saatnya nanti dapat langsung mengairi sawah-sawah di Kabupaten Kudus," katanya.
Selain itu, bendungan Logung juga direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air baku untuk masyarakat dan industri sebesar 200 liter/detik bagi 130.909 jiwa yang tinggal di Kota Kudus dan sekitarnya. Bendungan ini diharapkan mampu mengurangi banjir hingga 30 persen, menjadi tempat pariwisata, serta pembangkit listrik mikro hidro sebesar 0.5 megawatt.
Pembangunan bendungan dimulai tahun 2015 dengan kontrak tahun jamak yang ditandatangani Desember 2014 dengan anggaran sebesar Rp 604 miliar. Konstruksi dilakukan oleh PT Wijaya Karya-PT Nindya Karya, KSO yang ditetapkan sebagai pemenang setelah melalui proses lelang.
Untuk mendorong penyerapan tenaga kerja lokal, Basuki mengatakan pada 30 proyek pembangunan bendungan yang tengah berjalan semuanya menggunakan jasa tenaga kerja asli Indonesia. Terdapat sekitar 500 orang pekerja yang semuanya berasal dari Indonesia, mulai dari kontraktor, konsultan perencana dan pengawas, sampai buruh.
Simak: Pemerintah Desain Ulang Tol Semarang-Demak
Menteri Basuki juga menyatakan pemerintah terus mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Sejak tahun 2016, Kementerian PUPR tidak membolehkan lagi BUMN bermitra kerja sesama BUMN dalam pembangunan infrastruktur.
"Sebelumnya BUMN kerjasama dengan BUMN, namun sekarang banyak BUMN dan swasta menjadi mitra kerja. Hal ini akan meningkatkan kemampuan dasar kontraktor swasta, sehingga ke depan semakin berpengalaman dan kompetitif dalam memenangkan tender," kata dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberikan apresiasi atas kerja sama yang ditunjukkan antara Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pembebasan lahan yang mempercepat pembangunan bendungan tersebut.
"Kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten seperti ini perlu terus dilakukan sehingga mulai dari perencanaan, pendanaan hingga pelaksanaan dapat berjalan dengan baik," ujarnya.
MAYA AYU PUSPITASARI
