Menteri Darmin Pastikan Arun Lhokseumawe Siap Jadi KEK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah kapal kontainer bersandar di pelabuhan PT. Pelindo IV cabang Bitung yang bakal menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) , Sulawesi Utara, Jumat (6/7).  ANTARA/Fiqman Sunandar

    Sejumlah kapal kontainer bersandar di pelabuhan PT. Pelindo IV cabang Bitung yang bakal menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) , Sulawesi Utara, Jumat (6/7). ANTARA/Fiqman Sunandar

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, memastikan wilayah Arun Lhokseumawe siap diajukan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan nilai investasi mencapai US$ 3,8 miliar atau sekitar Rp 50,5 triliun dalam 10 tahun mendatang.

    "KEK Arun Lhokseumawe ini sudah memenuhi syarat dari semua aspek, sehingga akan segera kita usulkan kepada Presiden Joko Widodo," kata Darmin seusai rapat koordinasi membahas KEK di Jakarta, Senin malam, 30 Januari 2017.

    Menurut Darmin, pengembangan KEK yang terletak di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ini telah diminati oleh Konsorsium badan usaha milik negara maupun daerah yaitu PT Pertamina, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pelindo I, dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh.

    Baca : Produk Ikea Ternyata Buatan Indonesia

    Untuk itu, kata Darmin, KEK yang luasnya mencapai 2.622 hektare ini akan ditetapkan oleh Presiden Jokowi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah dan nantinya diperkirakan mampu menyerap 40 ribu orang tenaga kerja baru.

    Darmin menjelaskan, rencana bisnis di KEK Arun Lhokseumawe mencakup pengembangan industri sektor energi minyak dan gas, regasifikasi liquefied natural gas (LNG), LNG hub atau trading, hingga pabrik mini LNG (mini LNG plant) dengan pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan.

    Kemudian, pengembangan kluster industri petrokimia yang ramah lingkungan, pengembangan agro industri pendukung ketahanan pangan, pemanfaatan potensi bahan baku pertanian serta pengembangan berbagai jenis usaha agro industri dan turunannya.

    Selain itu, Darmin mengatakan pengembangan infrastruktur logistik untuk mendukung input dan output dari industri minyak dan gas, petrokimia dan agro industri, melalui peningkatan infrastruktur pelabuhan dan dermaga berstandar internasional serta industri penghasil kertas kantong semen (kertas kraft). Dalam rapat koordinasi tersebut, ikut dibahas mengenai usulan pengembangan KEK lainnya seperti di Galang Batang, Bintan dan Pulau Asam, Karimun yang masing-masing berlokasi di Kepulauan Riau.

    Baca : Pelindo I Siapkan Belanja Modal Rp 2,6 T untuk Kuala Tanjung

    Namun, menurut Darmin, Bintan belum bisa diusulkan ke Presiden menjadi KEK karena masih ada beberapa masalah administratif yang perlu dibereskan terlebih dulu. "Sebetulnya KEK Bintan ini juga sudah siap. Tetapi ada satu atau dua hal yang perlu dibereskan dulu, setelah itu langsung kita usulkan juga ke Presiden," jelasnya.

    Nilai investasi KEK Bintan yang memiliki luas lahan 2.590 hektare ini diperkirakan mencapai Rp 36,25 triliun dengan proyeksi penyerapan tenaga kerja hingga 23.200 orang. Pengusul KEK ini adalah PT Bintan Alumina Indonesia yang memiliki rencana bisnis antara lain pengolahan dan pemurnian bijih bauksit menjadi alumina, pengolahan alumina menjadi aluminium ingot, pengembangan PLTU dan pengembangan pelabuhan bongkar muat.

    Baca : Pertamina Putuskan Bangun Sendiri Kilang Balongan-Dumai

    Sedangkan KEK Karimun, yang memiliki luas lahan 351 hektar dengan pengusul PT Nusatama Properta Panbill serta memiliki rencana bisnis dalam bidang minyak dan gas, cold storage, dan galangan kapal, namun masih perlu dibahas lebih mendalam lagi.

    Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto memastikan usulan KEK Arun Lhokseumawe akan diajukan ke Presiden dalam waktu dekat. Namun untuk usulan KEK Bintan, masih terkendala beberapa masalah yang sifatnya administratif seperti masalah komitmen pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas dan kemudahan investasi kepada para investor. "Itu wujudnya adalah nota kesepahaman antara bupati dengan dewan perwakilan rakyat daerah setempat," jelas ungkapnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman Ibadah Sholat Ramadan Saat Covid-19

    Pemerintah DKI Jakarta telah mengizinkan masjid ataupun mushola menggelar ibadah sholat dalam pandemi.