TEMPO.CO, Bogor - Mengawali 2017 Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Bogor. Dalam sidang yang dihadiri seluruh jajaran menteri di Kabinet Kerja, Presiden memaparkan fokus utama yang akan dikerjakan di 2017.
Sektor ekonomi menjadi pembahasan utama dalam sidang kabinet. Presiden Jokowi menginginkan angka gini ratio bisa terus ditekan. "Mengurangi kesenjangan kaya dan miskin menjadi concern pemerintah," kata dia di Bogor, Rabu, 4 Januari 2017.
Ada sejumlah hal yang menjadi perhatian Presiden untuk menekan angka gini ratio. Kebijakan redistribusi lahan dan program sertifikasi tanah untuk masyarakat akan kembali dilanjutkan. Jokowi ingin pemberian sertifikat tanah bisa lebih masif lagi di 2017. "Saya sudah sampaikan ke BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sertifikat untuk rakyat jadi fokus," ucap Jokowi.
Program kredit usaha rakyat masih terus dilanjutkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin akses rakyat untuk mendapatkan modal semakin terjangkau dan banyak. Tak hanya itu, pemerintah juga ingin masyarakat mempunyai akses terhadap asuransi.
"Kami ingin dorong keuangan inklusif sehingga rakyat makin bankable," kata Jokowi. Pada kuartal awal 2016, angka gini ratio Indonesia berada di level 0,4. Memasuki pertengahan tahun terjadi penurunan, yaitu 0,39.
Sektor lain yang menjadi perhatian Presiden Jokowi, di antaranya penerapan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Ke depan, lanjut Presiden, KIS dan KIP mesti menjangkau anak-anak yatim. Penyebarannya pun harus lebih masif lagi dibandingkan tahun sebelumnya. "Segera bisa dimulai," ucapnya.
ADITYA BUDIMAN
