TEMPO.CO, Jakarta - Perum Bulog menargetkan dapat mencapai target penyerapan beras yang diminta Presiden Joko Widodo yaitu sebesar 4 juta ton. Kendati demikian, kalangan pengamat menilai infrastruktur Bulog sulit untuk mencapai target tersebut.
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan penundaan penyaluran penyertaan modal negara (PMN) misalnya, telah menghambat Bulog untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Padahal, dia berencana membangun dryer centre dengan PMN yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp2 triliun.
“Ada beberapa upaya yang kita tempuh untuk mencapai 4 juta ton misalnya dengan langsung menyerap ke petani, tapi kan kita harus menyiapkan infrastruktur pascapanennya. Alokasi PPMN itu sebelumnya untuk dryer centre kita, jadi pengadaannya sedikit mundur,” kata Djarot akhir pekan lalu.
Djarot mengatakan dengan dibatalkannya penyaluran PMN, maka untuk tahun depan Bulog hanya akan memperbaiki infrastruktur yang sudah dimiliki dan menata aset-aset di lapangan yang selama ini tidak terpantau peruntukannya.
Saat ini, Bulog memang telah memiliki gudang dengan kapasitas 4 juta ton. Kendati demikian, untuk dapat menyerap gabah langsung dari petani, Bulog harus memiliki fasilitas pengering karena petani menghasilkan gabah kering panen yang kadar airnya mencapai 20%.
Bulog sebelumnya merencanakan pembangunan beberapa gudang dengan menggunakan PMN Rp2 triliun tersebut seperti yaitu gudang pendingin (cold storage) sebanyak 14 buah, rice milling processing (RMP), silo (gudang penyimpanan) jagung 25 unit, dan silo gabah sebanyak 50 unit.
Pemerintah melalui Perpres Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, mengamanatkan Bulog untuk menjaga stok dan menstabilkan harga kebutuhan pangan pokok, terutama yang menjadi infloator inflasi.
Atas perintah tersebut, Bulog diharuskan menguasai minimal 10% stok dari total kebutuhan nasional. Untuk itu, Bulog dituntut untuk memiliki infrastruktur yang memadai sehingga fungsi tersebut berjalan semestinya.
Pakar pertanian yang sempat menduduki sejumlah jabatan penting di Bulog, Husein Sawit mengatakan dengan minimnya infrastruktur pengering, Bulog sebaiknya tidak menyerap gabah langsung dari petani arena justru akan memperlambat penyerapan untuk penyaluran rastera (beras sejahtera).
Di sisi lain, Husein menilai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) tunggal yang berlaku seperti saat ini, Bulog diyakini tidak akan dapat menyerap hingga 4 juta ton. Pasalnya, HPP tunggal tidak dapat diimplementasikan saat musim kemarau karena harga gabah dan beras melambung.
“Ada keterbatasan dalam hal manajemen dalam melakukan penyerapan. Dengan kapasitas yang ada, Bulog hanya dapat menyerap 800.000-900.000 ton yang paling optimum, setahun paling besar hanya 3,6 juta ton dalam satu tahun,” kata Husein.
Husein mengatakan dengan sistem HPP tunggal seperti saat ini, Bulog harus menggenjot penyerapan sejak awal tahun atau selama musim panen berlangsung yaitu Januari-Juni. Kalau sampai Juni penyerapannya masih di bawah 2 juta ton, akan sulit sampai akhir tahun mencapai 3 juta ton,” kata Husein.
Sementara itu, untuk menyiasati defisit infrastruktur, Djarot mengatakan dia akan menjalin kerja sama dengan sejumlah BUMN yang memiliki fasilitas, namun belum dioptimalkan. Selain itu, Djarot mengatakan dia siap berinvestasi dengan menggunakan sumber pendanaan lain.
