Luhut: Pendanaan Pelabuhan Patimban Diputuskan Minggu Depan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pekerja sedang melakukan pekerjaan finishing pembatas jalan di atas dermaga pelabuhan Patimban di Desa Patimban, Subang, Jawa Barat, Ahad 7 Desember 2014. TEMPO/Nanang Sutisna

    Sejumlah pekerja sedang melakukan pekerjaan finishing pembatas jalan di atas dermaga pelabuhan Patimban di Desa Patimban, Subang, Jawa Barat, Ahad 7 Desember 2014. TEMPO/Nanang Sutisna

    TEMPO.COJakarta - Pemerintah tengah mengkaji pendanaan pembangunan Pelabuhan Patimban. Pada pekan depan, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan sudah ada keputusan mengenai hal ini.

    "Apakah itu step loan atau gimana, untung-ruginya sedang diomongin," kata Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Oktober 2016.

    Luhut menambahkan, timnya melakukan perhitungan bersama tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Perhubungan. Adapun mekanisme step loan yang dimaksudkan adalah mekanisme special terms for economic partnership.

    Luhut menuturkan pembangunan Pelabuhan Patimban tinggal masalah pendanaan dan langkah-langkah yang membuat Indonesia bisa memiliki kebebasan dalam hal pengelolaan. "Kalau step loan berarti dananya dari Jepang. Itu memang yang buat Patimban selesai 2019."

    Ketika ditanya ihwal finalisasi anggaran untuk membangun Patimban, Luhut mengatakan semua akan dibicarakan pada Rabu pekan depan. Dia berharap semua bisa segera final dalam rapat pekan depan, termasuk soal analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah berencana melakukan percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban. Percepatan itu terutama berkisar di sektor pengurusan izin lingkungan atau amdal.

    Kementerian Perhubungan, kata Budi, tengah berbicara dengan konsultan pembangunan tentang finalisasi desain dari pelabuhan serta finalisasi amdal. Selain itu, dalam rapat tersebut Budi mendapat usul untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

    Budi mengungkapkan, ada ide membangun jalan tol sebagai akses menuju pelabuhan tersebut. Karena itu, dibutuhkan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum karena banyak jalan yang kondisinya tidak baik.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Pangkas 5 Hari Cuti Bersama 2021 dari 7 Hari, Tersisa 2 Hari

    Pemerintah menyisakan 2 hari cuti bersama 2021 demi menekan lonjakan kasus Covid-19 yang biasa terjadi usai libur panjang.