Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktorat Jenderal Pajak menggelar penyidikan kepada tiga pengemplang pajak yang merugikan negara hingga Rp 10 miliar. Ketiga orang ini, Presiden Direktur dan Direktur PT MKD Tbk, masing-masing berinisial GY dan RY, serta seorang dokter berinisial JIS. Dirjen Pajak Hadi Purnomo mengatakan GY dan RY disidik karena tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sedangkan JIS tidak mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Penyidikan dilakukan penyidik pegawai negeri sipil dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Tiga orang ini bisa dikenakan pidana perpajakan dengan sanksi penjara enam tahun dan denda sebayak 4 kali kewajiban pokok pajak tertunggaknya, tegas Hadi di sela-sela kunjungan kerja Komisi Keuangan dan Perbankan DPR di Kantor Pelayanan Pajak Kalibata, Jakarta, Senin (31/3). Sanksi bersifat kumulatif sesuai pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Pokok Perpajakan. Hadi mengatakan proses penyidikan tidak bisa ditentukan berapa lama. Tapi, ia menjanjikan proses penyidikan akan diselesaikan secepatnya. Tidak bisa saya katakan sebulan, dua bulan, kata dia, karena pengumpulan bukti tidak semudah yang kita bayangkan. Hadi menegaskan langkah pencekalan terhadap ketiga pengemplang pajak itu akan diambil, jika mereka menghambat proses penyidikan. Apabila proses pencekalan masih mempersulit pemeriksaan, Ditjen Pajak akan menahan mereka. Karena ancaman hukuman di atas enam tahun berhak untuk ditahan, dia menegaskan. Sayangnya, Hadi menolak untuk mengungkapkan siapa sebenarnya ketiga orang itu. Atau, bahkan menyebutkan perusahaan tempat GY dan RY bekerja. Hadi hanya menggeleng ketika diajukan sebuah nama terkait dengan inisial GY, ia hanya menjawab, belum tentu. Tapi, ia menyebutkan nama JIS didapat dari data exchage of information dari negara-negara treaty partners atau yang melakukan perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Kata Hadi, informasi dari bank data ini dapat dilakukan cek silang dengan isi SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak. Selain JIS, Hadi mengungkapkan ada 40 ribu nama lain. Tapi, nama-nama ini baru berupa data transaksi penghasilan yang diterima oleh wajib pajak indonesia dari sumber penghasilan di luar negeri. Antara lain, kata dia, berupa wages, annuities, remuneration for independent, interest, devidend dan capital gain. Belum tentu semuanya belum bayar pajak, ujar dia. Menurut dia, informasi yang telah diterima dari negara-negara treaty partners, seperti Australia, Inggris, Jepang dan Korea Selatan, akan dijadikan dasar untuk meneliti dan memeriksa kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yangh telah dilakukan wajip pajak. Empat puluh ribu data itu sedang kita cocokkan dengan data master kita, nanti akan kita panggil, tambah Hadi. (SS Kurniawan Tempo News Room)
Iklan
