TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok pengusaha diminta melakukan harmonisasi dan pengelompokan usaha demi mendukung upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para pebisnis bekerja sama dengan pemerintah melalui harmonisasi sektor usaha yang mereka geluti. Dia menyarankan pengusaha tidak berkonsentrasi di sektor utama yang dianggap menguntungkan, tapi membagi peluang demi mendorong laju ekonomi.
Kalla menggambarkan, banyak pengusaha hanya bergelut di sektor properti atau pertambangan. Ketika sektor yang dianggap utama itu mengalami penurunan kinerja, bukan hanya pengusaha yang merugi, melainkan sektor perbankan juga terdampak akibat kredit macet. Pada akhirnya merambat ke berbagai komponen ekonomi lain.
“Kenapa bertumpu semua di bidang itu? Mari semua pengusaha membagi kemungkinan-kemungkinan. Kadin-lah yang harus memberikan upaya suatu harmonisasi atau pengelompokan,” ungkapnya dalam Dialog Ekonomi dan Buka Puasa Bersama Dunia Usaha Indonesia yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2016.
Kalla mengakui, ekonomi nasional mengalami kondisi yang kurang menyenangkan dalam satu bulan terakhir. Di saat harga komoditas masih mengalami penurunan, harga pangan justru merambat naik. Hal itu memicu kenaikan pengeluaran, sedangkan penerimaan negara yang berasal dari komponen pajak menyusut drastis.
Saat ini, menurut dia, pemerintah telah mengupayakan perbaikan melalui 12 paket kebijakan ekonomi yang diklasifikasikan secara sektoral agar lebih jelas.
Selanjutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan diakui Kalla sepakat meringankan beban pengusaha dengan melakukan efisiensi sistem perbankan, yakni menurunkan tingkat bunga kredit agar lebih bersaing dengan negara-negara di Asia. Hal itu diupayakan demi meningkatkan produktivitas sektor riil.
