Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Upayakan Penambahan Wajib Pajak Menengah untuk Kejar Target

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi untuk mengatasi perkiraan menurunnya penerimaan negara dari sektor pajak. Yang utama, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2006 akan dipertahankan tetap sesuai target yaitu 1-1,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, upaya ekstensifikasi antara lain melalui penambahan wajib pajak baru kategori menengah dan kecil. Sedangkan langkah intensifikasi dilakukan melalui perbaikan administrasi untuk menekan kebocoran. Menkeu minta pada Dirjen Pajak agar program ekstensifikasi yang merupakan bagian dari modernisasi pajak dilakukan secara hati-hati. Karena modernisasi yang dilakukan terlalu cepat seperti saat ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap pengelolaan kantor pajak. “Jadi, nanti upaya Dirjen Pajak yang baru untuk bisa melakukan kombinasi antara ekstensifikasi dan intensifikasi paling tidak untuk mengkompensasi menurunnya penerimaan pajak tahun ini,” kata dia usai rapat kerja dengan Panitia Adhoc Dewan Pimpinan Daerah di Jakarta, Selasa (23/5). Dia menjelaskan, potensi menurunnya penerimaan pajak itu didasarkan atas evaluasi terhadap indikator makro ekonomi pada kuartal satu, dimana sektor usaha banyak menunjukkan kelesuan. Pemerintah juga memantau perusahaan-perusahaan publik yang laporan keuangannya menunjukkan penurunan kinerja. Padahal penerimaan pajak paling besar berasal dari sektor-sektor moderen dan perusahaan besar, atau yang biasa disebut large tax payer office. Misalnya, perusahaan penanaman modal asing (PMA)dan BUMN-BUMN yang menyumbang lebih dari 70 persen dari total penerimaan pajak. “Jadi, kalau kinerja perusahaan menurun, barangkali potensi penerimaan juga akan menurun,” papar dia. Dengan perkiraan menurunnya penerimaan pajak itu, pemerintah tidak bisa menjamin apakah target rasio perpajakan terhadap PDB (tax ratio) sebesar 13,7 persen tahun ini bisa terpenuhi. Sebab, kata Sri Mulyani, bila penurunannya tajam maka membutuhkan penyesuaian yang besar dari sisi total pengeluaran. Hal ini diperlukan untuk menjaga defisit anggaran tetap sesuai target. Sri Mulyani menegaskan, pemerintah akan melakukan evaluasi per kuartal terhadap kinerja masing-masing sektor di mana masing-masing daerah. “Dari situ bisa diidentifikasi sisi mana yang perlu diperkuat,” tuturnya. RETNO SULISTYOWATI
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kelompok G7 Sepakat Tarik Pajak Minimum Global 15 Persen dari Perusahaan Raksasa

6 Juni 2021

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak berbicara pada pertemuan para menteri keuangan dari seluruh kelompok negara G7 menjelang KTT para pemimpin G7, di Lancaster House di London, Inggris 4 Juni 2021. [Stefan Rousseau/PA Wire/Pool via REUTERS]
Kelompok G7 Sepakat Tarik Pajak Minimum Global 15 Persen dari Perusahaan Raksasa

Negara Kelompok G7 sepakat untuk menarik pajak minumum global yang lebih tinggi pada bisnis multinasional seperti Google, Facebook, Apple, dll


Perusahaan di Bangladesh yang Merekrut Transgender Bakal Dapat Diskon Pajak

4 Juni 2021

Peserta berpesiar di kanal dengan perahu selama parade tahunan gay pride di Amsterdam, Belanda, Sabtu, 3 Agustus 2019. Warga LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) kenakan kostum terbaiknya dalam parade ini. REUTERS/Eva Plevier
Perusahaan di Bangladesh yang Merekrut Transgender Bakal Dapat Diskon Pajak

Pemerintah Bangladesh berencana memberikan keringanan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan transgender.


Inggris Akan Menaikkan Pajak Perusahaan untuk Bantu Anggaran Covid-19

21 Februari 2021

Kanselir Menteri Keuangan Rishi Sunak berbicara dalam konferensi pers tentang situasi yang sedang berlangsung dengan penyakit virus Corona (COVID-19) di London, Inggris 17 Maret 2020. [Matt Dunham / Pool via REUTERS]
Inggris Akan Menaikkan Pajak Perusahaan untuk Bantu Anggaran Covid-19

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak akan menaikkan pajak perusahaan untuk membayar perpanjangan skema bantuan Covid-19 dalam anggaran bulan depan


Inggris Mau Kenakan Pajak ke Perusahaan yang Untung Banyak Selama Covid-19

7 Februari 2021

Kanselir Keuangan Inggris Rishi Sunak berbicara selama wawancara TV di London, Inggris 22 November 2020. [REUTERS / Simon Dawson]
Inggris Mau Kenakan Pajak ke Perusahaan yang Untung Banyak Selama Covid-19

Inggris berencana mengenakan pajak kepada ritel dan perusahaan teknologi yang labanya melonjak selama pandemi Covid-19.


Proyek Gas Tiung Biru Setor Pajak Rp 8,08 Triliun

26 April 2019

Wajib pajak melaporkan SPT pajak di kantor pelayanan di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak bisa menjadi tulang punggung agar suatu negara dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga kedaulatan. TEMPO/Tony Hartawan
Proyek Gas Tiung Biru Setor Pajak Rp 8,08 Triliun

Setoran pajak proyek gas Tiung Biru, Bojonegoro ini merupakan yang terbesar di lingkungan proyek Migas.


Terima Laporan Pemerasan, Polisi Tangkap Seorang Petugas Pajak

10 Mei 2018

Ilustrasi pajak. shutterstock.com
Terima Laporan Pemerasan, Polisi Tangkap Seorang Petugas Pajak

Petugas pajak tersebut dikenai sanksi skorsing dari KKP Pratama Bangka.


Bertemu Jokowi, Kadin Usul Kemudahan Audit Pajak

27 Oktober 2017

Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi dan Ketua Kadin Rosan Roeslani usai menyerahkan (SPH) Surat Pernyataan Harta di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, 27 September 2016. Kadin mengimbau pelaku usaha Indonesia untuk merepatriasi hartanya ke dalam negeri. Tempo/Tony Hartawan
Bertemu Jokowi, Kadin Usul Kemudahan Audit Pajak

Pengurus Kamar Dadang dan Industri (Kadin) Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.


Otoritas Pajak Minta Google Selesaikan Pembayaran Pajak 2016  

20 Maret 2017

Tony Keusgen Managing Director Google Indonesia dalam pengumuman pencarian populer Google Indonesia tahun 2016. TEMPO/Maya Nawangwulan
Otoritas Pajak Minta Google Selesaikan Pembayaran Pajak 2016  

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak segera meminta Google Asia Pacific Pte Ltd menyelesaikan pembayaran pajak tahun 2016.


Dongkrak Pajak dari Sektor Perikanan, Begini Kiat Sri Mulyani

14 Maret 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo dalam sosialisasi e-LHKPN di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Maret 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri
Dongkrak Pajak dari Sektor Perikanan, Begini Kiat Sri Mulyani

Sri Mulyani mengaku selama ini mungkin koordinasi antar
lembaga pemerintah memang harus diperbaiki.


Setelah Google, Ditjen Pajak Incar Facebook  

23 November 2016

Ilustrasi Facebook. REUTERS/Dado Ruvic
Setelah Google, Ditjen Pajak Incar Facebook  

Walau tidak miliki kantor di Indonesia, Facebook dinilai sebagai perusahaan over the top (OTT) yang mengambil keuntungan di Indonesia.