TEMPO.CO, Jakarta - PT Kuala Jaya Realty (KJR) menargetkan pembangunan 3.000 unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Jawa Tengah pada 2016, untuk mendukung program sejuta rumah.
Direktur Utama PT Kuala Jaya Realty Setyo Maharso mengatakan Jawa Tengah memiliki potensi serapan hunian MBR yang baik. Menurutnya tak banyak juga pengembang yang fokus membangun di sana.
“Kualajaya Group melalui Reka Cipta Group juga akan memulai pembangunan 3.000 unit rumah program FLPP di Provinsi Jawa Tengah, antara lain di Kudus, Rembang, Blora, Purwodadi, Grobogan, Batang, Kendal, dan beberapa daerah lain di provinsi tersebut,” katanya kepada Bisnis.com.
Menurutnya, mengacu lima tahun perkembangan ekonomi kelas menengah, serta kebutuhan hunian khususnya untuk kelas menengah bawah di Indonesia yang masih cukup tinggi, maka peluang pasar residensial masih sangat terbuka lebar.
Namun pasar di segmen ini sangat bergantung pada regulasi yang dibuat pemerintah terutama menyangkut kemudahan pembiayaan kepada masyarakat seperti uang muka yang terjangkau.
Setyo sepakat dengan kalangan pengembang yang optimistis pasar properti tahun ini akan lebih baik dibanding 2015 karena didukung sejumlah indikator positif. Salah satunya pertumbuhan kencang kelas menengah di Indonesia yang diikuti oleh kenaikan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.
Ketua Kehormatan DPP Real Estat Indonesia (REI) ini juga mengungkapkan PDB perkapita atau pendapatan rata-rata penduduk kelas menengah setiap tahun meningkat drastis dari Rp 35 juta per tahun pada 2010 menjadi Rp 59 juta pada 2015.
Kondisi itu otomatis meningkatkan pengeluaran dan daya beli masyarakat termasuk untuk membeli properti. “Artinya, kalau daya beli masyarakat naik karena pendapatan per kapitanya terangkat maka ekonomi berjalan. Pertumbuhan kelas menengah inilah yang menjadi kekuatan besar bagi industri properti,” katanya.
Didukung gencarnya pembangunan infrastruktur juga menjadi pendorong geliat pasar properti. Hal itu karena banyak daerah pengembangan baru akan muncul mengikuti proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah tersebut.
Namun Setyo mengingatkan pembangunan infrastruktur juga bisa menjadi penghambat pembangunan properti di segmen menengah bawah terlebih jika tidak ada upaya pengendalian harga tanah. Sebab ketika infrastruktur dikerjakan, biasanya akan dibarengi kenaikan harga tanah di sekitarnya.
Dia berharap semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilibatkan pemerintah dalam proyek infrastruktur harus membebaskan pula tanah di kiri dan kanan proyek tersebut sebagai cadangan lahan (land bank) pemerintah yang nantinya dapat diperuntukkan untuk pembangunan hunian menengah bawah.
“Selain itu, penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate), tingkat inflasi yang terus menurun, dan akan tuntasnya UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada tahun ini turut menjadi alasan kuat bagi industri properti menuju arah perbaikan,” katanya.
