Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Pameran Perumahan. TEMPO/Ayu Ambong
Pameran Perumahan. TEMPO/Ayu Ambong
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo mengatakan sulit bagi mereka yang bergaji Rp 5 juta membeli rumah tapak di Jakarta. Hal ini karena harga rumah di Jakarta paling rendah sudah menyentuh angka Rp 500 juta.

“Beli rumah landed di Jakarta dengan KPR (kredit pemilikan rumah) pun sulit. Mungkin ada (rumah) Rp 500 juta, tapi itu juga di kampung-kampung,” ujarnya kepada Tempo, Kamis, 19 Oktober 2017.

Baca juga: Laku Keras, Jokowi Janji Tambah Stok Rumah Murah 

Jika ingin tetap tinggal di Jakarta, Eddy mengimbau kepada mereka yang bergaji Rp 5 juta untuk membeli rumah susun sederhana milik atau Rusunami. Sebab, Rusunami masih bisa dijangkau karena harga minimalnya Rp 200 juta dengan luas 30 meter persegi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, jika tetap ingin membeli rumah tapak, Eddy menyarankan agar menyasar daerah penyangga Jakarta, seperti Kabupaten Bekasi, Depok, Bogor, Cikarang, Kabupaten Tangerang, dan Serang. Menurut Eddy, di daerah tersebut, masyarakat bisa membeli rumah seharga Rp 200 juta-500 juta dengan tipe 30 atau 45.

"Mereka yang bergaji Rp 5 juta bisa beli rumah di Jakarta asalkan sudah punya tabungan sebelumnya," katanya.

Sedangkan, bagi mereka yang bergaji Rp 4 juta atau kurang, bisa memanfaatkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari pemerintah seharga maksimal Rp 141 juta. Dengan KPR subsidi, masyarakat akan dibebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen. Selain itu, mereka hanya terkena pajak penghasilan (PPh) 1 persen dan mendapat bunga KPR 5 persen sepanjang tenor.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

3 Oktober 2023

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

Kalau dengan CSR bisa bangun 3.000 rumah layak huni, maka kemiskinan Kaltim akan turun tinggal 2 persen


Depok Sangat Mungkin Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota: Konsep Lama Megapolitan Jabodetabekjur

15 Juli 2022

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono. ANTARA
Depok Sangat Mungkin Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota: Konsep Lama Megapolitan Jabodetabekjur

Wakil Wali Kota Depok juga menyinggung fenomena SCBD sebagai alasan gabung dengan Provinsi DKI Jakarta.


Sandiaga Uno: Jakarta Bisa Jadi Megapolitan Terbesar di Dunia

24 Maret 2018

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno saat peninjauan pembangunan tanggul laut National Capital Integrated Coast Development (NCICD) di kawasan Cilincing, Jakarta, 8 Desember 2017. Tempo/Ilham Fikri
Sandiaga Uno: Jakarta Bisa Jadi Megapolitan Terbesar di Dunia

Sandiaga Uno berbicara dalam Southeast Asian Symposium di Universitas Indonesia.


Kerugian Kemacetan Jakarta 100 T, BPTJ Atur Ojek Online dan LKAU

4 Desember 2017

Ilustrasi kemacetan Jakarta.  REUTERS/Beawiharta
Kerugian Kemacetan Jakarta 100 T, BPTJ Atur Ojek Online dan LKAU

BPTJ akan menata operasional ojek online di 17 stasiun karena kerugian akibat kemacetan Jakarta dan sekitarnya mencapai Rp 100 triliun,


Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

17 November 2017

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pernyataan visi-misi kepada ketua DPRD  DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 15 November 2017. DPRD DKI menggelar rapat Paripurna untuk mendengarkan penyampaian Rancangan APBD 2018 . Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD menyepakati besaran rancangan KUA-PPAS APBD 2018 dengan total anggaran Rp 77,1 triliun.Tempo/Ilham Fikri
Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

Fraksi-fraksi di DPRD DKI menuntut penjelasan Gubernur Anies Baswedan mengapa anggaran DP rumah 0 Rupiah di APBD 2018 naik menjad Rp 800 Miliar.


Pemerintah Akan Tetapkan Rating Rumah Subsidi yang Berkualitas

30 September 2017

Perumahan di kawasan Tangerang, Banten, 11 Maret 2015. Pembangunan 1 juta rumah oleh pemerintah mencakup rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah komersial untuk kalangan menengah atas. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Pemerintah Akan Tetapkan Rating Rumah Subsidi yang Berkualitas

Pemerintah membahas rencana pemberlakuan rating kualitas perumahan subsidi yang dibangun dalam program Satu Juta Rumah.


Djarot Minta Maaf Belum Bisa Sediakan Rumah Tapak DP Nol Persen

16 September 2017

Bekas penghuni Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara kini mulai menempati rumah susun (rusun) Rawa Bebek, di Cakung, Jakarta,  6 September 2017. Warga telah empat bulan merasakan tinggal di rusun. TEMPO/Subekti.
Djarot Minta Maaf Belum Bisa Sediakan Rumah Tapak DP Nol Persen

Jumlah warga umum yang mendaftar mendapatkan rumah susun sewa sejak 2013 sekitar 12 ribu kepala keluarga.


Baru 20 Daerah yang Siap Terbitkan Sertifikat Rumah Subsidi

4 September 2017

ANTARA/FB Anggoro
Baru 20 Daerah yang Siap Terbitkan Sertifikat Rumah Subsidi

Kementerian PUPR akan melakukan pendampingan bagi pemerintah daerah yang belum siap menerbitkan sertifikat rumah subsidi.


Pemerintah Siapkan Kredit Mikro Perumahan bagi Pekerja Informal

26 Agustus 2017

Perumahan di kawasan Tangerang, Banten, 11 Maret 2015. Pembangunan 1 juta rumah oleh pemerintah mencakup rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah komersial untuk kalangan menengah atas. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Pemerintah Siapkan Kredit Mikro Perumahan bagi Pekerja Informal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan pembiayaan mikro perumahan untuk rumah swadaya bagi pekerja informal.


DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Program DP Nol Rupiah

25 Agustus 2017

Beberapa warga Kampung Pulo yang sudah menempati  Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), Jatinegara, Jakarta, 22 Juli 2015. TEMPO/Subekti.
DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Program DP Nol Rupiah

Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan Rusun Nagrak, Jakarta Utara untuk program DP Nol Rupiah Anies-Sandi.