Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pameran Perumahan. TEMPO/Ayu Ambong

    Pameran Perumahan. TEMPO/Ayu Ambong

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo mengatakan sulit bagi mereka yang bergaji Rp 5 juta membeli rumah tapak di Jakarta. Hal ini karena harga rumah di Jakarta paling rendah sudah menyentuh angka Rp 500 juta.

    “Beli rumah landed di Jakarta dengan KPR (kredit pemilikan rumah) pun sulit. Mungkin ada (rumah) Rp 500 juta, tapi itu juga di kampung-kampung,” ujarnya kepada Tempo, Kamis, 19 Oktober 2017.

    Baca juga: Laku Keras, Jokowi Janji Tambah Stok Rumah Murah 

    Jika ingin tetap tinggal di Jakarta, Eddy mengimbau kepada mereka yang bergaji Rp 5 juta untuk membeli rumah susun sederhana milik atau Rusunami. Sebab, Rusunami masih bisa dijangkau karena harga minimalnya Rp 200 juta dengan luas 30 meter persegi.

    Namun, jika tetap ingin membeli rumah tapak, Eddy menyarankan agar menyasar daerah penyangga Jakarta, seperti Kabupaten Bekasi, Depok, Bogor, Cikarang, Kabupaten Tangerang, dan Serang. Menurut Eddy, di daerah tersebut, masyarakat bisa membeli rumah seharga Rp 200 juta-500 juta dengan tipe 30 atau 45.

    "Mereka yang bergaji Rp 5 juta bisa beli rumah di Jakarta asalkan sudah punya tabungan sebelumnya," katanya.

    Sedangkan, bagi mereka yang bergaji Rp 4 juta atau kurang, bisa memanfaatkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari pemerintah seharga maksimal Rp 141 juta. Dengan KPR subsidi, masyarakat akan dibebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen. Selain itu, mereka hanya terkena pajak penghasilan (PPh) 1 persen dan mendapat bunga KPR 5 persen sepanjang tenor.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.