DNI, Darmin: Batasan Investasi Tak Boleh Bertambah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan sambutan dalam ulang tahun ke-30 Bisnis Indonesia di Jakarta, 14 Desember 2015. TEMPO/Bambang Harymurti

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan sambutan dalam ulang tahun ke-30 Bisnis Indonesia di Jakarta, 14 Desember 2015. TEMPO/Bambang Harymurti

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Perekonomian mengadakan rapat koordinasi mengenai daftar investasi negatif (DNI). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution masih enggan menjelaskan hasil dari pertemuan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga tersebut.

    “Belum ada yang bisa dijelaskan karena ini mengundang semua kementerian dan lembaga karena pembahasan sejauh ini sudah dilakukan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan perlu dipertegas,” kata Darmin usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa 12 Januari 2015.

    Menurut Darmin, masih ada kementerian yang belum pernah bertemu dengan BKPM. “Jadi saya tidak berpikir selesaikan dalam satu rapat, akan ada ratas bersama presiden untuk menyampaikan beberapa usulan tetapi belum bisa dijelaskan secara konkret.”

    Ia mengatakan ada beberapa sektor yang masuk dalam daftar negatif. Pertama, menurut Darmin, yang tertutup untuk semua investasi. “Misalnya bahan peledak dan senjata api. Itu bukan area investasi,” ujarnya.

    Selain itu,  terdapat sektor yang terbuka tetapi ada restriksinya. “Ada batasannya dan batasan itu macam-macam. Yang paling banyak harus ada kemitraan dengan UKM dan perusahaan nasional,” Darmin berujar.

    Ia mengatakan pada prinsipnya yang menjadi pembahasan adalah pembatasan investasi. ”Prinsipnya batasan tidak boleh bertambah kecuali ada penelitian membuktikan perlu menjadi lebih ketat. Itu yang dibahas satu per satu,” katanya.

    Darmin mencontohkan ada yang tertutup untuk asing yang berdasarkan undang-undang tidak boleh disentuh. “Misalnya UU Hortikultura. Kalau di UU Penjaminan, ini tidak dilarang tetapi dibatasi. Jadi ada yang tertutup untuk asing,” ujarnya.

    Rapat koordinasi dihadiri sejumlah menterti antara lain  Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Perindustrian Saleh Husein, Kepala BKPM Franky Sibarani, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

    ARKHELAUS W


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.