TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau Bank Jateng siap menjadi mitra atau konsultan keuangan dalam Pengelolaan Dana Desa yang melibatkan pemerintah provinsi hingga pemerintah desa di wilayah setempat.
Direktur Umum Bank Jateng Radjim mengatakan sebagai lembaga perbankan yang dimiliki Pemerintah Daerah se-Jateng, Bank Jateng selain berperan sebagai pemegang kas daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) juga berperan penting sebagai penggerak perekonomian dan penunjang pembangunan daerah.
Dalam kaitan Pengelolaan Dana Desa, ujarnya, perseroan akan terus meningkatkan peran sebagai mitra untuk konsultan keuangan bagi Pemda, baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten serta Pemerintah Desa.
“Kami telah bertemu dengan pihak terkait. Ke depan, keberadaan Bank Jateng bisa bermanfaat bagi semua lapisan,” terangnya kepada Bisnis, Senin (11 Januari 2016).
Sementara itu, perkembangan kinerja Bank Jateng hingga akhir November 2015 tercatat total aset Bank Jateng telah mencapai Rp48,1 triliun atau tumbuh 14,5% dari posisi November 2014 sebesar Rp42 triliun.
Peningkatan itu didukung dengan Penghimpunan Dana Pihak Ketia (DPK) yang mencapai Rp41,67 triliun dan tumbuh 11,03%. Sementara kredit yang disalurkan mencapai Rp30,93 triliun atau 17,06%.
“Peningkatan Kredit Bank Jateng tersebut lebih banyak disalurkan kepada usaha produktif yang tumbuh 37,85%, sehingga diharapkan akan memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah,” ujar Direktur Umum Bank Jateng Radjim.
Adapun, laba usaha sampai dengan November 2015 telah mencapai Rp1.105 miliar atau telah melebihi target akhir 2015 sebesar Rp1,1 triliun.
Bank Jateng telah memperoleh dana hasil penerbitan obligasi subordinasi senilai Rp500 miliar pada tanggal 18 Desember 2015 lalu.
“Karena dengan adanya penerbitan obligasi ini, maka Bank Jateng dapat memperoleh Animo dan Minat pasar yang sangat besar hingga 1,6 kali”
Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengingatkan para perangkat pemerintah desa untuk lebih transparan dalam mengelola dana desa tahun ini.
"Kami ingatkan para kepala desa dalam pengelolaan dana dari pemerintah lebih transparan sehingga semua bisa tahu," katanya.
Menurutnya, pengelolaan dana pemerintah desa dilakukan lebih transparan dengan dipasang di papan pengumuman mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesain akhir.
Selain itu, kata dia, soal akuntanbilitas diharapkan tidak hanya bagaimana mengelola perangkat desa, tetapi juga dilakukan secara musyawarah bersama rakyat mulai dari perencanaan, pelaksanaa, hingga selesai pembangunan.
Bahkan, Presiden Joko Widodo pada tahun kedua atau 2016 akan memberikan tambahan dana sekitar 100% lebih untuk setiap desa. Namun, kata Gubernur, dana pemerintah desa tersebut jika dikorupsi urusannya dengan penegak hukum.
Menurut Gubernur, jika dana desa tersebut dilaksanakan dengan baik, pihaknya memperkirakan tiga tahun hitungannya desa akan berubah dan semuanya semakin maju.
“Desa itu potensinya luar biasa jika digarap maksimal. Maka, adanya dana desa bisa menjadi pelecut pertumbuhan ekonomi tingkat desa,” ujarnya.
