TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempertimbangkan usulan membeli atau mengganti biaya pembangunan pipa transmisi gas yang dimiliki perusahaan swasta. Tujuannya menekan harga gas.
"Wacana itu sudah kami usulkan saat rapat terbatas di Kementerian Koordinator Perekonomian," kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmadja dalam diskusi bersama Ikatan Ahli Perpipaan Migas (IAPMIGAS) di Jakarta, Selasa, 8 Desember 2015.
Penggantian biaya (reimbursement) bertujuan agar negara memiliki pipa transmisi. Kementerian mengusulkan penggantian melalui penanaman modal negara ke badan usaha milik negara migas. Nantinya BUMN migas tersebut yang melakukan aksi pembelian.
Usulan dilatarbelakangi kenyataan pipa transmisi yang dikelola negara lebih menjamin penurunan harga. Dia mencontohkan pipa gas Arun-Belawan yang dimiliki PT Pertagas mampu berkontribusi menekan harga gas di Sumatera Utara ke angka US$ 11,5 per MMBTU dari harga sebelumnya sebesar US$ 14 per MMBTU melalui penurunan toll fee.
Beberapa kemungkinan lain yang dipertimbangkan adalah membeli pipa transmisi PT PGN (Persero) Tbk. Diketahui meski berstatus BUMN, sebagian saham PGN masih dimiliki pihak swasta.
Jika pipa dimiliki negara, pemerintah bisa lebih leluasa mengatur toll fee guna harga gas yang lebih kompetitif. Sayangnya, Wiratmadja enggan menjabarkan target pipa transmisi yang akan diganti. "Semua kemungkinan masih kami kaji," kata Wiratmadja.
Wacana penggantian biaya pipa swasta diapresiasi IAPMIGAS. Namun, kata salah satu anggota, Suprapto, pemerintah harus tetap memacu pihak swasta untuk membangun pipa gas secara mandiri.
Salah satu langkah pemerintah bisa dimulai dengan memberikan pinjaman lunak untuk investasi pipa dengan bunga nol persen. "Kalau tidak ada peran pemerintah, pembahasan masalah minimnya infrastruktur gas menjadi omong kosong," kata Suprapto.
ROBBY IRFANY
