Jatah Penyertaan Modal untuk BUMN Berkurang, Ini Alasannya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta -  Kementerian Keuangan mengungkapkan alasan pengurangan penyertaan modal negara bagi badan usaha milik negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Kementerian Keuangan ingin lebih selektif.

    Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan jumlah BUMN yang menerima penyertaan modal negara kini berkurang. "Tahun ini kami agak masif. Tapi tahun depan lebih selektif," katanya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2015.

    Anggaran penyertaan modal negara untuk BUMN turun sebesar Rp 22,2 triliun dari sebelumnya Rp 70,4 triliun. Pada 2016, penyertaan modal negara hanya Rp 48,2 triliun.

    Untuk 2016, Askolani mengatakan PT Perusahaan Listrik Negara menjadi BUMN dengan suntikan penyertaan modal negara paling besar. PLN diusulkan menerima dana sebesar Rp 10 triliun. Dana tersebut untuk membangun transmisi elektrifikasi.

    Sebelumnya, Askolani menjelaskan, pembangunan elektrifikasi dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun selanjutnya diambil alih PLN.

    "Kuasa pemegang anggaran bukan dari BUMN, melainkan dari kementerian. Kalau BUMN yang elektrifikasi, harus lewat penyertaan modal negara," ujarnya.

    SINGGIH SOARES 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Satu Tahun Bersama Covid-19, Wabah yang Bermula dari Lantai Dansa

    Genap satu tahun Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Kasus pertama akibat virus corona, pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020.