Pemerintah Wajibkan Pekerja Asing Ikut BPJS

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulsel, 1 Juli 2015. BPJS  akhirnya secara resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015, yang ditandai dengan tambahan program Jaminan Pensiun. TEMPO/Hariandi Hafid

    Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulsel, 1 Juli 2015. BPJS akhirnya secara resmi beroperasi penuh mulai 1 Juli 2015, yang ditandai dengan tambahan program Jaminan Pensiun. TEMPO/Hariandi Hafid

    TEMPO.CO, Jakarta - Warga negara asing yang bekerja di Indonesia diwajibkan menjadi peserta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

    Ketentuan ini termuat dalam Permenaker No. 16/2015 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang merupakan revisi dari Permenaker No. 12/2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing.

    Syarat wajib menjadi peserta jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari enam bulan, tulis Pasal 36 Permenaker No. 16/2015 dalam salinan yang diperoleh Bisnis.

    Selain kewajiban menjadi peserta dalam jaminan sosial nasional, pekerja asing juga harus memiliki bukti polis asuransi yang berbadan hukum Indonesia, serta memiliki kompetensi dan pengalaman kerja minimal lima tahun.

    Selain itu, mereka juga harus membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada pekerja Indonesia pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

    Namun persyaratan terkait pengalaman kerja dan tenaga pendamping tidak berlaku bagi pekerja asing yang menduduki jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota pengurus, dan anggota pengawas.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.