Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan segera menunjuk Kepala Badan Otorita Batam. Menurut Ketua Dewan Pembina Otorita Batam, Aburizal Bakrie, proses penjaringan calon sudah dimulai dan hasilnya akan disampaikan kepada Presiden pada 20 November 2005. “Presiden kemudian akan memilih berdasarkan keyakinan beliau. Dewan Pembina hanya mengusulkan kepada Presiden,” kata Aburizal kepada Tempo di kantornya, Selasa (1/11). Dewan Pembina Badan Otorita Batam terdiri dari Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pekerjaan Umum, serta Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BPPT. Dewan inilah yang melakukan proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap para calon.Ical, panggilan Aburizal, mengungkapkan bahwa jabatan Kepala Badan Otorita Batam adalah posisi yang penting. Mengingat besarnya peran Batam bagi perkembangan industri dan perekonomian Indonesia secara umum. Tahun 1998, total investasi di Batam senilai US$ 6,75 miliar dengan rincian US$ 1,58 miliar oleh pemerintah, US$ 2,25 miliar milik swasta asing, dan US$ 2,29 miliar milik swasta domestik. Periode 2001 total investasi naik menjadi US$ 8,8 miliar dengan rincian US$ 2,1 miliar pemerintah, US$ 3,4 miliar asing dan US$ 3,3 miliar domestik. Dari sektor ekspor non migas, Batam memberi kontribusi sebesar 13 % persen dari total ekspor nasional, dengan jumlah pendapatan US$ 5,7 miliar pada tahun 2001. Beberapa perusahaan besar yang ada di Batam, antara lain; Ciba vision, Mc Dermott, Sanyo, Panasonic, dan Hyundai.Menurut Ical, tidak mudah memilih calon yang tepat untuk menduduki jabatan kepala badan pengelolaan investasi di Batam itu. Sebab si calon harus mengerti tentang perkembangan ekonomi internasional. “Selain itu, juga harus mengerti masalah tata ruang, kepemilikan tanah, dan lainnya,” ujar Ical.Dewan Pembina, nantinya akan memasukkan tiga nama kepada Presiden untuk dipilih. Tetapi, tambah Ical, Presiden bisa saja memilih nama lain di luar yang diusulkan Dewan Pembina. “Beliau tidak harus memilih dari tiga calon itu,” kata dia.Jabatan Kepala Badan Otorita Batam saat ini ditinggalkan oleh pejabat lamanya, Ismeth Abdullah yang kini menjadi Gubernur Kepulauan Riau. Sebelumnya, pemerintah telah menyepakati bahwa Batam tidak akan dijadikan Free Trade Zone (zona perdagangan bebas), tetapi tetap sebagai bounded zone plus (kawasan berikat plus). Pemberian status FTZ dinilai tidak adil terhadap daerah lainnya. Dengan status Batam yang tetap sebagai bounded zone plus, bisa menggalakkan industri dalam negeri dan bukan sebagai pasar produk luar negeri. Tito Sianipar
Iklan
