TEMPO.CO, BATAM – BP Batam akan mempelajari sejumlah regulasi yang diterapkan pemerintah China di sejumlah kawasan Industri.
Badan pengelola kawasan FTZ Batam ini akan mencoba mengadopsi sejumlah regulasi untuk mendorong kinerja industri di Batam.
Menurut Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan pemerintah China melalui Kedutaan Besar China di Indonesia.
Pemerintah China akan membiayai 20 pegawai BP Batam untuk belajar ke 4 kawasan Industri di China selama 2 minggu.
“Ini adalah hasil lobi kami kepada pemerintah China. Kami melihat banyak kawasan industri yang maju di Cina, kami ingin belajar. Ini direspon positif, dengan semua pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah China,” ujarnya seperti dikutip dari Bisnis.com, Selasa 14 Agustus 2018.
Program ini akan mulai dijalankan pada 18 Agustus mendatang. Rencananya ada 4 kota kawasan Industri yang akan disambangi, diantaranya lain Tianjin, Beijing, Shanghai dai Suzhou.
BP Batam akan melihat langsung bagaimana implementasi kebijakan yang diterapkan sehingga membuat kawasan industrinya maju.
“Akan baik untuk mereka meningkatkan kapasitas pengetahuannya, sehingga diharapkan pada saat kembali bisa menerapkan hal-hal yang ditemukan. Mungkin perlu ada modifikasi agar bisa diterapkan di BP Batam,” jelasnya.
Tak menutup kemungkinan pihaknya akan mengadopsi kebijakan dan aturan yang diterapkan di China. Sepanjang aturan yang dimaksud masih masuk dalam kewenangan BP Batam.
Namun bila kebijakan itu ada di pemerintah pusat, maka BP Batam akan mendorong implementasinya di jajaran Kementerian dan Lembaga di pusat.
