Ahok Akan Tempuh Jalur Hukum, Pembebasan Lahan MRT Alot

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja menyelesaikan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT), di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, 14 April 2015. IQBAL ICHSAN/ TEMPO

    Pekerja menyelesaikan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT), di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, 14 April 2015. IQBAL ICHSAN/ TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta siap menempuh jalur hukum untuk menuntaskan pembebasan lahan jika proyek mass rapid transit (MRT) di Lebak Bulus, Jakarta Selatan masih terkendala.

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pembangunan MRT yang mandek di Lebak Bulus karena menunggu pembongkaran lahan yang terus gagal.

    "Kami akan laporkan ke pengadilan negeri, sudah ada harga appraisal. Kalau sudah memakai harga pasar, dia tidak mau lepas, kami akan daftarkan ke pengadilan negeri," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (10 Juli 2015).

    Selain itu, MRT juga menunggu pembongkaran Stadion Lebak Bulus untuk melancarkan proyek mereka. Stadion tersebut sudah berkali-kali dilelang namun tetap gagal.

    Mandeknya proyek MRT dikarenakan pihaknya masih menunggu pembebasan lahan di sekitar area Stasiun Lebak Bulus di area Jalan Pasar Jumat, Jalan Fatmawati dan Jalan TB. Simatupang, Jalan Haji Nawi, dan Jalan Cipete Raya yang belum dibebaskan.

    Target pembangunan seharusnya mulai pada Desember 2013. Total jalur yang akan dibangun sepanjang 16 kilometer dari Lebak Bulus sampai Jalan MH Thamrin.

    Jalur 10 kilometer akan berbentuk jalur layang (Lebak Bulus-Blok M) dan 6 kilometer sisanya akan berbentuk jalur bawah tanah dari Jalan Sudirman sampai Jalan Thamrin.

    BISNIS.COM


     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.