Ini Alasan Pemerintah Pertimbangkan Impor Beras

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri BUMN, Rini M. Soemarno, Menko Perekonomian, Sofyan Djalil dan Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel saat blusukan ke gudang Badan Urusan Logistik di Kelapa Gading, Jakarta, 25 Februari 2015. Tempo/Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri BUMN, Rini M. Soemarno, Menko Perekonomian, Sofyan Djalil dan Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel saat blusukan ke gudang Badan Urusan Logistik di Kelapa Gading, Jakarta, 25 Februari 2015. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO , Jakarta: Pemerintah tak bisa menjamin takkan mengimpor beras. Musababnya pengendalian inflasi akibat kurangnya pasokan beras nantinya lebih diutamakan.

    "Kami lihat hingga akhir Juni," kata  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, di kantornya, Jumat, 8 Mei 2015.

    Menurut Sofyan, Badan Urusan Logistik (Bulog) masih akan berupaya  menyerap beras 25-30 ribu ton di Mei dengan stok sementara 1.3 juta ton.

    Ia menambahkan,  suplai hasil panen dua bulan ke belakang sedikit meleset. Akibatnya, harga gabah dipasaran cukup tinggi. Namun, Sofyan menjamin Bulog akan membeli beras berapa pun harganya meskipun harganya akan turun nanti.

    "Yang penting kita jaga inflasi meskipun harus impor jika stok kurang nantinya," katanya.  Untuk sementara cadangan beras nasional Bulog cukup untuk empat bulan ke depan.

    Pemerintah cukup optimistis Bulog akan mampu menyerap banyak beras ke depannya. Musababnya, pernyataan pemerintah ihwal impor beras akan membuat para spekulan berfikir kembali untuk menahan berasnya.

    Selain untuk cadangan beras nasional, pemerintah juga akan memperbaiki kualitas beras baru untuk raskin. "Sekarang beras masih susah dan mahal, karena itu keputusan impor kami lihat capaian Bulog di akhir Juni nanti," kata Sofyan.

    Sugiyono, ekonom Institute For Development Of Economics And Finance mengatakan pemerintah boleh mengimpor beras jikalau stok beras yang ada tak mencukupi untuk kebutuhan nasional. Hal tersebut juga disebutkan di dalam undang-undang negara.

    "Mau bagaimana pun, pemerintah harus menyediakan dana kepada Bulog untuk memenuhi penyerapan pasokan nasional," katanya.

     Menurut dia, alasan tak ada dana, menjadi alasan klasik dalam menyerap beras di pasaran. Untuk itu,  sudah seharusnya pemerintah memberi perhatian khusus kepada alokasi dana bagi Bulog. "Menurut saya tak ada yang namanya mafia beras, kalau Bulog bisa menyerap beras dengan baik," kata dia.

    ANDI RUSLI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.