Intai 13 Kapal Asing, Menteri Susi Tunggu Aksi TNI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapal penangkap ikan yang terekam lensa saat Operasi Senyap di perairan Natuna. TEMPO/Ijar Karim

    Kapal penangkap ikan yang terekam lensa saat Operasi Senyap di perairan Natuna. TEMPO/Ijar Karim

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Presiden Joko Widodo untuk menangkap kapal ikan ilegal asal Cina dan Taiwan yang terdeteksi oleh Satelit Automatic Identification System (AIS) di perairan Indonesia pada hari ini, Kamis 18 Desember 2014. (Baca: Lagi, Menteri Susi Bidik 13 Kapal Asing Ilegal.)

    Menteri Susi meminta Jokowi untuk segera mengintruksikan aparat terkait agar menindaklanjuti temuan keberadaan kapal asing tersebut. "Kami minta kepada Pak Jokowi untuk memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk menangkap kapal-kapal tersebut," kata Susi di kantornya, Kamis, 18 Desember 2014.

    Menurut Susi, kapal tersebut diperkirakan berbobot diatas 300 Gross Tonnage (GT). Sebab, kata Susi, satelit AIS tidak bisa menangkap sinyal di bawah bobot tersebut.  (Baca: Menteri Susi: Kapal Disita Kami Tenggelamkan Semua.)

    Susi mengatakan ada empat kapal berbendera Taiwan yang terlacak yakni Goang Shing Lih NO 6, Shin Jyi Chyuu NO 36, Jin Yu Cheng, dan Yi Feng NO 682. Sedangkan, untuk kapal Cina yang terdeteksi satelite AIS yakni Zhen Yuan Yu 805, Zhen Yuan Yu 817, Zhen Yuan Yu 808, Zhen Yuan Yu 818, Ju Rong Yu 6, Zhen Yuan Yu 809, Zhen Yuan Yu 819, dan Fu Yuan Yu 383.

    Dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Presiden Jokowi sempat mempertanyakan masih sedikitnya jumlah kapal yang ditenggelamkan. “Baru sekali ditenggelamkan. Jumlahnya hanya tiga kapal. Itu masih sedikit,” ujar Jokowi.

    Mengutip laporan dari Susi, Jokowi mengatakan terdapat sekitar 5.000-7.000 kapal asing ilegal yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Jokowi juga mengatakan penenggelaman tiga kapal itu setelah tiga kali dirinya mengeluarkan perintah.


    TRI SUSANTO SETIAWAN


    Baca berita lainnya:

    Wajah Ical Lenyap dari Markas Golkar

    Beda Cara Jokowi dan SBY Meredam Rupiah Jeblok

    Imam Prasodjo Ucapkan Innalillahi... pada KPK



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.