Kata Susi, Ini Kebodohan Indonesia di Sektor Laut  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sebelum mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komite II DPD, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 November 2014. Dalam pertemuan tersebut Menteri Susi mengancam mundur dari Kabinet Kerja Jokowi jika birokrasi bergerak lambat dalam merespons rencana pembuatan peraturan menteri untuk mengubah aturan yang memberatkan nelayan ataupun investor. TEMPO/Imam Sukamto

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sebelum mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komite II DPD, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 November 2014. Dalam pertemuan tersebut Menteri Susi mengancam mundur dari Kabinet Kerja Jokowi jika birokrasi bergerak lambat dalam merespons rencana pembuatan peraturan menteri untuk mengubah aturan yang memberatkan nelayan ataupun investor. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ngedumel perihal pengelolaan sektor kelautan di Indonesia, yang dia anggap bodoh. Dalam laman Facebook miliknya, Susi mengungkapkan kelicikan pihak asing dan kebodohan pemerintah Indonesia dalam mengelolah sumber daya perairan Nusantara.

    Menurut Susi, salah satu kebodohan Indonesia terjadi pada 2004, saat Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan tariff barrier atau proteks tarif berupa dumping produk laut terhadap lima negara, antara lain Cina, Thailand, dan Vietnam. Susi mengatakan momentum itu seharusnya bisa dimanfaatkan Indonesia untuk merebut pasar asing. (Baca: Dituding Antek Asing, Begini Kata Menteri Susi).

    Namun, kenyataannya, Cina malah memanfaatkan Indonesia sebagai negara transhipment atau perantara. Dengan pemanfaatan itu, Susi mengatakan, hasil laut Cina dibawa ke Indonesia kemudian diberi identitas Indonesia sebelum dikirim ke Amerika untuk mendapatkan pembebasan tarif. (Baca: Menteri Susi Bakal Larang Alih Muatan Barang di Laut).

    "Kita sekarang harus mulai buka-bukaan rahasia umum, jangan tabu dibicarakan. Kita tidak bisa selesaikan masalah. Mimpi saya saat itu (2004), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) merevitalisasi seluruh pertambakan kita. Harga kita harusnya dua kali lipat. Tetapi kita hanya jadi transhipment mereka. Barang Cina masuk Amerika pakai bendera Indonesia," kata Susi, Sabtu, 22 November 2014. (Baca: Menteri Susi Tangkap 435 WNA Ilegal di Berau).

    Susi mengatakan pengusaha dan pemerintah saat itu sudah terbuai oleh iming-iming keuntungan sebagai negara transhipment. Seharusnya, kata Susi, pemerintah bisa memaksa Cina menanamkan modal dengan cara membangun tambak atau dalam bentuk lain di Indonesia bila mereka ingin melakukan ekspor tanpa terkena tarif.

    "Cina itu dumpingnya 110 persen, Vietnam 90 persen dikenakan. Harusnya paksa Cina buat tambak di Indonesia. Ini yang mestinya kita sadari. Rahasia umum, kok, dibicarakan di belakang," ujar Susi.

    TRI SUSANTO SETIAWAN

    Berita Terpopuler
    Kaesang Sebut Hotel Supri, Sopir Singapura Bingung 
    Alasan Pekerja Seks Sarkem Rajin ke Gunung Kemukus 
    Ahok 'Tebus Dosa' ke Ridwan Kamil Rp 125 Juta  

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pro Kontra Kemendikbud Menerapkan Zonasi Sekolah pada PPDB 2019

    Zonasi sekolah di PPDB yang diterapkan Kemendikbud memicu pro dan kontra. Banyak orang tua menganggap sistem ini tak adil dan merugikan calon siswa