Ekspor Ikan Indonesia Selalu Kalah, Apa Kata Susi?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Susi Pudjiastuti melambaikan tangan sebelum sesi wawancara di kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 31 Oktober 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Menteri Susi Pudjiastuti melambaikan tangan sebelum sesi wawancara di kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 31 Oktober 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mulai mengidentifikasi penyebab rendahnya daya saing Indonesia di sektor kelautan. Menurut Susi, selama ini ekspor ikan Indonesia kalah oleh negara Asia lain, seperti Thailand, Cina, dan Taiwan. "Padahal potensi yang kita miliki lebih besar," katanya dalam wawancara khusus, Jumat, 31 Oktober 2014.

    Susi mengatakan kondisi ini terjadi karena kegiatan penangkapan ikan oleh Indonesia kalah besar dibanding Cina, Taiwan, dan Thailand. Selama ini, kata Susi, penangkapan ikan di Indonesia dilakukan oleh kapal besar, namun kebanyakan milik negara asing. Ikan yang mereka tangkap langsung dibawa ke Thailand, Cina, atau Taiwan. "Produksinya kemudian diklaim oleh negara-negara tersebut," ujarnya. (Baca: Potensi Maritim Indonesia Rp 9.300 Triliun)

    Menurut Susi, itulah masalah pertama yang akan dia benahi setelah menjabat menteri. Caranya, Susi akan menghitung data riil seluruh kapal ikan yang beroperasi di Indonesia. Data jumlah kapal itu kemudian diolah dan diperiksa untuk mengetahui kemungkinan adanya kapal yang belum memiliki izin. Setelah itu, Susi akan mengumumkan data tersebut ke publik agar semua pihak bisa mengawasi. "Untuk itu, saya meminta waktu untuk tidak diganggu agar bisa membenahi masalah ini," katanya.

    Untuk menghindari eksploitasi besar-besaran, pemerintah akan menerbitkan aturan tentang penangkapan ikan. Menurut Susi, aturan ini membatasi penangkapan ikan berdasarkan ukuran, umur, dan jenis ikan yang ditangkap. Berdasarkan konsensus bersama negara-negara, menurut Susi, penangkapan ikan tetap harus memperhatikan kaidah lingkungan. (Baca: WWF Indonesia Dukung Program Menteri Susi)

    Susi juga akan mengajak negara lain untuk membahas masalah pengelolaan ikan di Indonesia. Indonesia harus mendapatkan bagian paling banyak karena berstatus pemilik sumber daya tersebut. "Apalagi kita juga yang akan menanggung kerugiannya."

    SAID HELABY

    Berita Terpopuler
    Ini Sebab Presiden Jokowi Susah Dilengserkan MPR 
    Fadli Zon Keluarkan Ancaman untuk DPR Tandingan
    Kemlu AS: Menhan Ryamizard bukan Pelanggar HAM  

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.