TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menyatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 tak akan membebani pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Tak akan membebani. Filosofinya, tak boleh pemerintah sekarang, membenani pemerintah yang akan datang," ujarnya saat berada di Padang, Sumatera Barat, Jumat, 29 Agustus 2014.
Menurut Chairul, setiap pemerintah memiliki beban masing-masing. "Jadi, tidak boleh ada yang saling membenani," katanya. (Baca: SBY-Jokowi Bahas Detail Soal RAPBN 2015).
Bila RAPBN 2015 tak memuaskan Jokowi-JK, Chairul menyarankan pemerintahan mendatang agar melakukan perubahan. "Silakan, mereka bisa melakukan perubahan APBN pada Januari 2015," ujarnya. (Baca: PKS Tantang PDIP Konsisten Soal BBM).
Pada Rabu malam, 27 Agustus 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu untuk pertama kalinya dengan presiden terpilih Joko Widodo di Balai Raya B, The Laguna Resort, Nusa Dua, Bali. Pertemuan berlangsung selama dua jam. Seusai pertemuan, keduanya menggelar konferensi pers meski tanpa ada sesi tanya-jawab. (Baca: Jokowi Enggan Tanggapi Rencana Kenaikan BBM).
"Pertemuan dua jam secara konstruktif membahas masalah-masalah agenda pemerintahan. Kami juga membicarakan hal-hal yang terkait dengan kebijakan dan program pemerintahan yang sedang dijalankan, RAPBN 2015, dan APBN Perubahan 2014," kata Presiden SBY dalam konferensi pers, Rabu, 27 Agustus 2014.
Hal senada disampaikan oleh Jokowi. Ia menyebutkan pertemuan ini merupakan tradisi baru. Jokowi menegaskan bahwa pembahasan utama di antara keduanya terkait dengan masalah APBN Perubahan 2014 dan APBN 2015. Dalam pertemuan itu dibahas pula permintaan Jokowi kepada SBY agar menaikkan harga bahan bakar minyak sebelum pergantian presiden. Namun permintaan itu ditolak oleh SBY.
ANDRI EL FARUQI
Berita Terpopuler
Florence 'Ratu SPBU' Jadi Trending Topic Dunia
UGM Akan Beri Sanksi untuk Florence 'Ratu SPBU'
Sempat Ditolak Prabowo, Suhardi Malah Dapat Pajero
Prabowo Pilih Suhardi karena Kloset Jongkok
Ajukan Konsep Gerindra, Suhardi Ditolak Prabowo
