Soal Pengganti Karen, Tunggu Keputusan MK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan. TEMPO/Tony Hartawan

    Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan pergantian Direktur Utama Pertamina diserahkan sepenuhnya kepada Presiden. "Biarkan nanti Pak SBY berkoordinasi dengan presiden terpilih," kata Dahlan saat ditemui di kantor PT Taspen, Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2014.

    Menurut Dahlan, kepastian pengganti Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan baru bisa dibahas seusai putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pemilihan presiden siang nanti. Dahlan mengaku belum menyetoran nama calon pengganti Karen kepada Tim Penilai Akhir (TPA).

    Sebelumnya Dahlan Iskan mengatakan Direktur Utama PT Pertamina Persero Galaila Karen Agustiawan akan mengundurkan diri per 1 Oktober 2014 mendatang. Dalam surat pengunduran diri yang diterima Dahlan, Karen beralasan pengunduran dirinya lantaran ingin fokus mengurusi keluarga.

    Selain itu, kata Dahlan, alasan lain adalah dia berencana menjadi tenaga pengajar di salah satu universitas luar negeri. Bahkan pihak kampus, kata Dahlan, terus menagih kapan dia bisa mengajar.

    Karen menjabat sebagai direksi di Pertamina sejak 5 Maret 2008 sebagai direktur hulu. Karen kemudian ditunjuk menjadi direktur utama pada 5 Februari 2009. Masa jabatan Karen sebenarnya sudah habis per 5 Februari 2014. Namun Dahlan memperpanjangnya hingga 2018 walaupun Karen sempat menolaknya.

    Mengenai kriteria pengganti Karen, Dahlan mengatakan bahwa syarat utamanya adalah integritas. Menurut dia, pihak dari dalam maupun luar BUMN memiliki kesempatan yang sama untuk menjabat direktur utama Pertamina. "Kalau masalah pintar, semua kan juga pintar."

    FAIZ NASHRILLAH

    Berita Terpopuler
    Istana: Tujuh Menteri Harus Mundur
    Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
    Tiga Kader Golkar Gugat Ical Rp 1 Triliun
    Yang Bikin Jupe Merinding dari Diego
    Putusan MK, 100 Ribu Massa Pro-Prabowo Geruduk MK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.