Bertransaksi Non-Tunai, Ini Keuntungannya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Konsumen  melakukan transaksi dengan menggunakan kartu visa di gerai Indomaret, Jakarta Jumat (30/04). Pelanggan dapat melakukan transaksi non tunai dengan menggunakan kartu Visa di 4.110 gerai Indomaret mulai 1 Mei 2010.  TEMPO/Dinul Mubarok

    Konsumen melakukan transaksi dengan menggunakan kartu visa di gerai Indomaret, Jakarta Jumat (30/04). Pelanggan dapat melakukan transaksi non tunai dengan menggunakan kartu Visa di 4.110 gerai Indomaret mulai 1 Mei 2010. TEMPO/Dinul Mubarok

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri menyebut empat keuntungan yang bisa didapat dengan transaksi non-tunai. Keempat hal dimaksud adalah efisiensi, keamanan, kenyamanan, dan transparansi. "Pak Gubernur BI kan juga bilang cetak uang itu mahal," kata Chatib saat dijumpai di Bank Indonesia, Kamis, 14 Agustus 2014.

    Untuk melakukan pembayaran tunai dengan jumlah besar, kata Chatib, dibutuhkan pengangkutan khusus. Ditambah lagi dengan personel pengamanan yang dibutuhkan. "Kalau non-tunai kan kita tak perlu satpam banyak-banyak," kata dia. (Baca: Dahlan Iskan Larang Transaksi Tunai di BUMN)

    Chatib mengatakan dari sisi transparansi, jarang sekali ada aktivitas penyuapan menggunakan transaksi non-tunai. "Itu akan selalu jadi perhatian KPK dan PPATK karena semuanya pasti terekam," ujar dia. (Baca: Ahok: Transaksi Non-Tunai Bisa Atasi Korupsi)

    Oleh karena itu, Chatib menyebutkan pihaknya akan mendorong masyarakat menggunakan transaksi non-tunai. Salah satu caranya adalah dengan memberi pelayanan lebih baik pada transaksi non-tunai ketimbang tunai. "Misalnya kalau bank di luar negeri memasukkan dana besar dalam bentuk tunai, maka akan mendapat hukuman. Kalau nilainya 100 akan kami potong jadi 98," kata dia. Dengan demikian, diharapkan jika ada transaksi dalam jumlah besar, maka transaksi non-tunai akan lebih dipilih.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menginstruksikan semua pelaksanaan proyek pemerintah wajib menggunakan transaksi non-tunai. "Secepatnya harus dilaksanakan," ujarnya saat peluncuran program Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) di Mall Mangga Dua, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Agustus 2014.

    Menurut Chairul, pelaksanaan transaksi non-tunai bisa menghilangkan terjadinya praktek kecurangan dan manipulasi. Selama ini transkasi yang dilakukan untuk proyek pemerintah banyak dilakukan secara tunai seperti pembayaran gaji, pembayaran pembelian barang dan sebagainya. Dengan adanya peluncuran sistem tersebut, maka semua proyek milik negara wajib menggunakan transaksi tersebut. (Baca:Daerah Belum Siap Transaksi BBM Non-Tunai)

    TRI ARTINING PUTRI

    Terpopuler:
    Adik Prabowo: Tidak Ada Rekonsiliasi dengan Jokowi

    Tersengat Listrik, Ketua Komisi V Meninggal

    Ahok Ingin Ping-ping Jokowi di Depan Istana

    Faktor Umur Jadi Sebab Kekalahan Timnas U-19

    Robin Williams Akui Alami Sulit Keuangan


     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.