Pemerintah Abaikan Sertifikasi Daging Unggas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas merapikan daging sapi yang bersertifikat halal di pusat perbelanjaan Carefour, Lebak Bulus, Jakarta (20/2).  Tempo/Aditia Noviansyah

    Petugas merapikan daging sapi yang bersertifikat halal di pusat perbelanjaan Carefour, Lebak Bulus, Jakarta (20/2). Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dinilai telah mengabaikan penegakan peraturan ihwal sertifikasi halal daging unggas. “Pemerintah hanya senang membuat  peraturan, namun tidak pernah memikirkan instrumen dan proses memperoleh sertifikasi yang dituntut undang-undang itu,” kata Ketua Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (Himpuli)  Ade Zulkarnanendi kantor pusat Majelis Ulama Indonesia, Senin, 12 Mei 2014.

    Pernyataan Ade tersebut didasarkan pada temuan Himpuli perihal retail-retail modern di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Makassar yang tidak memiliki sertifikat halal dan sehat veteriner. “Sekitar 60 persen daging unggas yang dijual dan diolah di rumah makan tidak bersertifikat,” ujarnya. Data ini merupakan hasil kajian Himpuli selama tiga tahun di supermarket kelas premium dan menengah di empat wilayah tersebut.

    Menurut Ade Zulkarnaen, sebagian besar pengelola retail belum mematuhi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang mengatur peternakan dan kesehatan hewan. Sebagian besar pelaku usaha daging unggas lokal terbentur pasal 58 ayat 4 yang mengatur soal sertifikasi. “Padahal ini berlaku untuk peternak, rumah potong hewan, dan penjual,” katanya.

    Himpuli, kata Ade, menginginkan pemerintah aktif memberi layanan bagi peternak, rumah potong hewan, dan penjual daging unggas agar mereka makin mudah mengurus sertifikasi tersebut. “Jika sudah bersertifikat, masyarakat dapat mengkonsumsi daging unggas dengan tenang,” katanya.

    RAYMUNDUSRIKANG

    Berita Lainnya:

    Kenapa Pekan Ini Penting bagi IHSG?
    Ragam Ramuan dalam Acara Seribu Pemijat di Bali
    Acara Seribu Pemijat di Bali Dongkrak Pariwisata
    Bunga KPR Tinggi, Konsumen Tunda Beli Rumah
    Kasus Suap Bakal Koreksi Saham Sentul City


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...