TEMPO Interaktif, Jakarta: Akuntan publik yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Bank Global tahun 2003 dinyatakan bersalah. Dari hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) akuntan publik tersebut mendapatkan sanksi dibekukan sementara ijinnya selama dua tahun. "Dari hasil pemeriksaan DJLK, akuntan publik ini tidak menyalahi prosedur standar audit seluruhnya. Namun dia melakukan beberapa kesalahan sehingga, tidak dicabut ijinnya, hanya dibekukan sementara sekitar 2 tahun," kata Darmin Nasution, ketua Badan Pengawas Pasar Modal yang juga pejabat DJLK Departemen Keuangan di gedung Depkeu, Selasa (25/1). Menurut Darmin, setiap akuntan publik yang melakukan penyimpangan prosedur namun masih mengikuti beberapa standar prosedur tidak akan dicabut ijinnya. Namun apabila akuntan publik yang bersangkutan benar-benar tidak memperdulikan standar akuntasi keuangan akan dicabut ijinnya. Salah satu akuntan publik yang dicabut ijinnya adalah akuntan publik Bank Asiatic. Darmin mengatakan, saat ini pihaknya sedang memeriksa akuntan publik yang menangani laporan keuangan Bank Global tahun 2002. "Sebenarnya tidak ada laporan untuk melakukan pemeriksaan terhadap akuntan publik laporan keuangan Bank Global 2002, akuntan publik diperiksa dalam rangka pemeriksan reguler yang dilakukan DJLK," katanya. Yuliawati
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Bank-bank Swiss Curigai Ribuan Rekening Tidur
5 Mei 2015
Bank-bank Swiss Curigai Ribuan Rekening Tidur
Ribuan rekening bank yang tetap tak tersentuh selama 50 tahun dan dibuka sebelum 1955 sedang diperiksa oleh instansi Swiss.
Didemo, Sri Mulyani Ngacir Pakai Mobil Samaran
14 September 2009
Didemo, Sri Mulyani Ngacir Pakai Mobil Samaran
Mobil yang membawa Sri Mulyani menuju Istana Merdeka itu pun melewati kerumunan demonstran Bank Global yang hingga berita ini diturunkan masih menggelar aksi.
Polisi Fasilitasi Kepulangan Pembobol BNI
18 Januari 2006
Polisi Fasilitasi Kepulangan Pembobol BNI
Kepolisian Republik Indonesia memberi kesempatan kepada tersangka pembobol BNI senilai Rp 1,7 triliun Maria Pauline Lumowa untuk kembali ke Indonesia guna menyelesaikan kasus hukumnya.
Jampidsus Diminta Presiden Cooling Down
6 September 2005
Jampidsus Diminta Presiden Cooling Down
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus sekaligus Ketua Timtas Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Hendarman Supandji diminta Presiden Susilo Bambang Yudyoyono untuk tidak memberikan komentar dan informasi seputar kasus korupsi yang ditanganinya.
Kejar Aset Koruptor, Menlu Kirim Surat Diplomatik
1 September 2005
Kejar Aset Koruptor, Menlu Kirim Surat Diplomatik
Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda telah mengirim surat diplomatik ke Swiss untuk jalan pemeriksaan aset Direktur Utama Bank Global, Irawan Salim.Kejaksaan Agung kini tengah mengejar aset para korupstor yang ada di Swiss, Hongkong dan Amerika.
Tim Pemburu Koruptor Temukan Aset Irawan Salim
31 Agustus 2005
Tim Pemburu Koruptor Temukan Aset Irawan Salim
Tim Pemburu Koruptor kini tengah mengejar aset Direktur Bank Global, Irawan Salim. Uang Rp 500 miliar masih dicari keberadaannya di sebuah bank di Swiss. Diperkirakan selesai akhir September mendatang.
Verifikasi ke empat Nasabah Bank Global Selesai
22 Juni 2005
Verifikasi ke empat Nasabah Bank Global Selesai
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Darmin Nasution menyatakan verifikasi keempat yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) terhadap rekening tabungan nasabah PT Bank Global sudah sampai tahap akhir.
11 Tersangka Kasus Bank Global Segera Diadili
20 April 2005
11 Tersangka Kasus Bank Global Segera Diadili
Mabes Polri telah menyerahkan 11 dari 26 tersangka berikut barang bukti kasus Bank Global ke jaksa penuntut umum pada 12 April lalu.
Verifikasi II Bank Global: 96 Rekening Tidak Dijamin
2 Maret 2005
Verifikasi II Bank Global: 96 Rekening Tidak Dijamin
Jumlah rekening diperiksa keabsahannya sebanyak 809 terdiri dari tabungan, giro dan deposito, dengan nilai total Rp 505,1 miliar.
Pemerintah Bentuk Tim Terpadu Kejar Buronan Keluar Negeri
8 Februari 2005
Pemerintah Bentuk Tim Terpadu Kejar Buronan Keluar Negeri
Anggota tim ini berasal dari Mabes Polri, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
