Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gita Mundur Berdampak Negatif Bagi Ekonomi?

Editor

Muchamad Nafi

image-gnews
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Klender, Jakarta, Minggu (12/5). Pemantauan ini dilakukan untik mengantisipasi dimulainya bulan puasa yang kurang dari dua bulan lagi. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Klender, Jakarta, Minggu (12/5). Pemantauan ini dilakukan untik mengantisipasi dimulainya bulan puasa yang kurang dari dua bulan lagi. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menyayangkan langkah pengunduran diri Gita Wirjawan sebagai menteri perdagangan. Menurut Enny, melihat kondisi perekonomian yang sedang carut marut saat in, seharusnya Gita bisa berkonsentrasi untuk menyelesaikannya.

Banyaknya bencana yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini butuh penyelesaian dan koordinasi berbagai pihak termasuk kementerian perdagangan. "Banyak bencana, jalur distribusi pangan terganggu, harusnya diperbaiki dulu rantai pasoknya," kata Enny saat dihubungi, Sabtu, 1 Februari, 2014. Langkah pengunduran diri Gita dikhawatirkan berdampak negatif bagi perekonomian terutama perdagangan.

Hal lain yang membuat Enny menyayangkan langkah Gita adalah pengunduran dirinya justru saat ada dugaan kasus impor beras ilegal dari Vietnam. Jika tak segera diselesaikan, dia khawatir berdampak buruk bagi kondisi pangan dalam negeri. Ini dikarenakan harga beras sangat sensitif terhadap berbagai isu. (Baca: Gita Terseret Beras Ilegal, Ini Pembelaan Istana).

Secara umum, jika dibandingkan dengan saat masih dijabat Mari Elka Pangestu, Enny menilai kondisi perdagangan Indonesia di bawah Gita Wirjawan relatif menurun. Dia melihat faktor latar belakang Gita sebagai pengusaha membuat kebijakannya rawan conflict of interest, bahkan kepentingan politik. Hal ini berbeda dengan Mari Elka yang bukan pengusaha. "Walau siapa pun menterinya pasti rawan kepentingan politik."

Dia menilai kinerja neraca perdagangan yang pada saat Mari Elka sudah mengalami defisit, semakin memburuk pada era Gita. Walaupun neraca perdagangan lebih banyak dipengaruhi oleh impor minyak dan gas serta kondisi perekonomian global yang bukan ranah menteri perdagangan, namun beberapa pos seperti impor non-migas semestinya bisa diperbaiki oleh Gita.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Impor non-migas, kata Enny, selama ini minim pengawasan dan cenderung menimbulkan kartelisasi. Selain itu beberapa peraturan menteri perdagangan dianggap justru memperburuk situasi.

FAIZ NASHRILLAH

Berita Lain:
Aher Sudah Siap Jadi Capres PKS
Sesama Capres, Ali Masykur Bakal Periksa Gita
PKS Putusan Soal Capres Sabtu Sore Ini
Bambang Soesatyo: Gita Lari dari Tanggung Jawab

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)


Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

3 hari lalu

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kementerian Perdagangan Isy Karim (kiri) saat melihat produk UMKM dalam Pameran Mall to Mall Produk UMKM yang digelar di pusat perbelanjaan di Jakarta, Rabu, 8 November 2023. ANTARA/Sinta Ambar
Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menyebut bisnis waralaba di sektor makanan dan minuman menjadi yang terbesar


BPS: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2024 Tumbuh, Tertinggi Sejak 2015

7 hari lalu

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat konferensi pers mengenai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Produk Domestik Bruto) triwulan I 2024, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2024, dan Indeks Ketimpangan Gender 2023 di Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Aisha Shaidra
BPS: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2024 Tumbuh, Tertinggi Sejak 2015

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2024 yang tercatat 5,11 persen secara tahunan


Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

10 hari lalu

Petugas memeriksa barang bawaan calon penumpang pesawat yang telah dipindai menggunakan perangkat `X-ray Automated Tray Return System` di Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Selasa 3 September 2019. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai


Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

11 hari lalu

Direktur Jenderal Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Budi Santoso menghadiri _open house_ di rumah pribadi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di kawasan Cipinang, Jakarta Timur pada Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.


Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

11 hari lalu

Petugas memeriksa barang bawaan penumpang di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta. TEMPO/Subekti.
Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.


Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

16 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.


Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

17 hari lalu

Dekorasi Rumah dan Dinding yang Hemat Biaya.
Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

Kementerian Perdagangan menggelar pameran dekorasi rumah Indonesia di Taiwan, total transaksi yang diperoleh Rp 4,73 miliar.


Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

17 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melantik 3 pejabat eselon I dan 3 pejabat eselon II di Kementerian Perdagangan pada Jumat, 26 April 2024 kemarin. Doc. Istimewa/ Humas Kementerian Perdagangan.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

Menteri Perdagangan melantik pejabat eselon I dan II. Dia berpesan agar siap menghadapi keadaan geopolitik Timur Tengah saat ini.


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

18 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.