TV One Mau Dijual? Ini Kata Ical

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. ANTARA/Irsan Mulyadi

    Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. ANTARA/Irsan Mulyadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Bos Viva Group, Aburizal Bakrie, membantah akan menjual perusahaannya tersebut kepada pengusaha Harry Tanoesoedibjo. Sebelumnya, penjualan perusahaan ini pernah disampaikan oleh bos Media Group, Surya Paloh, saat Harry Tanoe hengkang dari Partai NasDem.

    "Viva tidak akan dijual," kata Aburizal di kantor Golkar, Slipi, Sabtu, 9 Februari 2013. Dia tidak berkomentar banyak mengenai wacana penjualan ini. "Namanya isu, itu tidak benar."

    PT Visi Media Tbk adalah pemilik stasiun televisi tvOne, ANTV, dan portal VIVAnews. Di lingkaran perusahaan Bakrie, Visi Media merupakan perusahaan yang memperoleh laba signifikan. Sebelumnya, Surya Paloh menjelaskan, sebelum mengundurkan diri, Harry Tanoe sempat berdiskusi dengannya soal pembelian perusahaan ini.

    Dihubungi terpisah, analis Trust Securities, Reza Priyambada, menilai penjualan Viva belum mendesak. Ia pun menyayangkan bila Bakrie benar ingin menjualnya. "Viva masih punya kontribusi yang besar untuk Bakrie," katanya ketika dihubungi.

    Hal itu, menurut dia, dipertegas dengan IPO yang dilakukan Viva. "Dari IPO itu kan harapannya menjadi besar. Bila dijual memang akan mendapat dana segar, tapi kan ya sudah itu saja, tidak ada kontinuitas."

    Daripada menjual Viva, ia pun mengungkapkan, banyak anak usaha lain yang memiliki potensi untuk dijual. "Cuma mungkin momennya saja belum tepat, seperti BUMI misalnya," katanya.

    WAYAN AGUS PURNOMO | ANANDA PUTRI

    Berita terpopuler lainnya:
    Tiba di Cikeas, Anas Merendahkan Posisi Duduknya

    Kader Demokrat Jakarta Siap Lawan SBY

    SBY Ambil Alih Partai, Anas Diminta Fokus Kasusnya

    Pendiri Demokrat Tuduh SBY Melanggar AD/ART

    Anas Tersangka, Ini Dua Opsi Demokrat

    Anas Sudah Tahu Keputusan SBY Sejak Sepekan Lalu

    Anas: Saya Masih Ketua Umum Demokrat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.