TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku sudah meminta pemerintahannya untuk membatasi utang luar negeri yang kini mencapai Rp 1.816 triliun. "Dalam beberapa tahun terakhir ini saya menginstruksikan untuk membatasi utang," ujar SBY dalam silaturahim bersama wartawan di Istana Negara, Senin 13 Februari 2012
Pemerintah menyatakan sudah menolak sejumlah tawaran pinjaman lunak dari sejumlah negara. Memang, Presiden SBY tak menampik jumlah utang pemerintah Indonesia meningkat sekitar Rp 500 triliun ketimbang awal pemerintahannya, 2004. Delapan tahun silam, utang Indonesia sebesar Rp 1.299 triliun dengan Produk Domestik Bruto mencapai Rp 2.295 triliun.
Lalu kini, utang Indonesia berada dalam angka Rp 1.816 triliun dengan Produk Domestik Bruto mencapai Rp 7.226 triliun. Sehingga menurut SBY, terjadi penurunan rasio utang terhadap PDB. "Bandingkan debt to GDP ratio di sejumlah negara Eropa, Asia dan Amerika," ujar Presiden.
Situasi yang dimiliki Indonesia dengan debt to GDP Ratio yang turun 25 persen dari tahun 2004, seharusnya tidak ada masalah. Apalagi, Ia menuturkan, sumber dana dari utang luar negeri menurun dari 50 persen menjadi 32 persen. "Saya harap rakyat juga membaca pinjaman yang dilaksanakan pemerintah seperti ini," kata Presiden.
Kalaupun implementasi utang ada yang efisien ataupun tidak, Presiden menyilakan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan untuk mengauditnya.
DIANING SARI