TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo menyatakan opsi untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih ada. “Kita masih punya opsi untuk menaikkan harga,” kata Widjajono usai menghadiri bincang-bincang dalam acara Polemik di Warung Daun Cikini, Sabtu, 7 Januari 2012.
Dia menjelaskan kalau sebagian besar masyarakat memang memilih kenaikan harga dibandingkan pembatasan BBM bersubsidi, maka tidak menutup kemungkinan itu yang akan dijalankan. “Pilihan itu kan bukan karena saya bicara terus langsung jadi, tapi bagaimana kebutuhan sebagian besar masyarakat,” katanya.
Menurut dia, pembatasan BBM tetap diperlukan. Widjajono melansir pendapatan negara dari minyak mencapai angka lebih dari Rp 300 triliun. Tetapi sebanyak Rp 200 triliun di antaranya digunakan untuk menyubsidi penggunaan BBM dalam negeri. “Kalau seperti itu, kita seperti tidak punya minyak,” ujarnya.
Dengan pembatasan BBM bersubsidi dengan mengkonversinya ke BBM nonsubsidi, Widjajono berharap masyarakat akan pindah ke transportasi umum. Dengan pembatasan nantinya pemilik kendaraan pribadi akan lebih memilih untuk menggunakan mobilnya pada akhir pekan saja, selebihnya naik transportasi umum.
Sementara itu anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi prematur. “Ini bukan kebijakan yang menyejahterakan rakyat,” kata Mardani.
Dia menyebutkan bahwa pembatasan BBM bersubsidi justru akan mengurangi pemasukan negara dari pajak. Dia melansir bahwa penurunan ini akan disebabkan oleh menurunnya permintaan barang dan jasa. “Daya beli masyarakat akan turun, permintaan barang dan jasa juga akan turun,” ujar Mardani.
Mardani menilai opsi menaikkan harga atau mencabut subsidi BBM secara bertahap lebih baik. Jadi masyarakat dan industri bisa bersiap-siap. “Lebih baik subsidi dicabut bertahap, Rp 500 per tahun,” katanya.
DINA BERINA
