TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru saja dilantik Sharif Cicip Sutardjo menyatakan masih perlu menelaah dan mempelajari soal kasus garam impor yang hingga kini masih diperdebatkan. Jika memang ternyata produksi garam dalam negeri bisa memenuhi permintaan, ia menilai tidak perlu ada kebijakan importasi produk itu.
Begitu juga soal maraknya penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan negara tetangga, Sharif berjanji akan bersikap tegas. “Kalau ada pencurian ikan harus ditangkap. Pasti itu, karena ilegal,” katanya, Rabu, 19 Oktober 2011.
Sharif yang menggantikan Fadel Muhammad di posisi menteri kelautan ini menyatakan butuh menyesuaikan diri dengan rencana kerja kementerian dalam waktu satu bulan ke depan. Dalam waktu sebulan itu ia yakin bisa menjalin kerja sama baik dan beradaptasi dengan seluruh jajaran kementerian di tingkat eselon 1 dan 2.
“Insya Allah bisa secepatnya menyesuaikan. Karena saya melihat ada potensi-potensi besar di tingkat Dirjen (Direktur Jenderal) jadi saya pikir tidak lama, paling lama satu bulan kami sudah bersatu,” katanya.
Meski begitu, Sharif mengaku belum bisa menjabarkan program utama yang akan diusungnya dalam waktu dekat. Dia hanya menyebutkan, dalam waktu satu minggu dalam jabatan barunya akan mempelajari anggaran kementerian untuk rencana kerja tahun depan. “Karena hari Senin saya sudah dipanggil ke DPR untuk rapat kerja soal anggaran,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Gellwyn Yusuf mengatakan, pejabat struktural eselon di kementeriannya tidak akan sulit berkoordinasi dengan pemimpin baru. Karena, tugas yang diamanatkan oleh Presiden masih sama yaitu meningkatkan kesejahteraan nelayan, masyarakat pesisir dan pembudidaya perikanan.
“Selama dua tahun pondasi program sudah dibangun Pak Fadel, jadi sekarang tinggal bagaimana dilanjutkan oleh menteri yang baru,” kata Gellwyn.
Karena Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru dijabat oleh seorang pengusaha, menurut dia, maka program kementerian akan berfokus pada pengembangan UKM di bidang perikanan dan kelautan. “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat akan jadi prioritas,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi Pertanian dan Kelautan Dewan Perwakilan Rakyat Herman Khaeron yakin Sharif mampu menjalankan kementerian dengan baik. “Keahliannya sebagai pengusaha dan politikus sudah cukup, tinggal bagaimana leadership-nya saja dimanfaatkan untuk mengelola kementerian secara profesional,” ungkapnya.
ROSALINA
