Deputi Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Prihartono mengatakan, proyek tol ini akan menjadi prioritas pemerintah pada tahun ini. September mendatang, proses pembangunan jalan tol ini sudah mulai dikerjakan. "Ini menjadi pilot project karena pembebasan jalan sudah mencapai 80 persen,” katanya kemarin.
Sampai kini, total lahan yang sudah dibebaskan mencapai 82 persen, terdiri tanah milik warga sebanyak 62 persen dan sisanya, 20 persen, lahan milik Perum Perhutani. Semula proyek tol ini rampung pada tahun lalu. Namun, karena lambannya pembebasan lahan pembangunan jalan tol ini tertunda sampai kini.
Pemerintah meminta investor jalan tol Cikampek-Palimanan, PT Lintas Marga Sedaya mencarikan dana tambahan sekitar Rp 4 triliun. "Tanggung jawab investor untuk menyediakan dananya,” kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, jika tidak dipenuhi, “alternatifnya terminasi (pemutusan kontrak),” ujarnya setelah rapat di Kantor Wakil Presiden, Selasa (23/3).
Menurut Hermanto, jumlah ini berarti menambah dana pembangunan jalan tol sepanjang 116 kilometer yang semula diperkirakan sekitar Rp 7 triliun membengkak menjadi Rp 11 triliunan.
Selain jalan tol Cikampek-Palimanan pemerintah juga memperhitungkan rencana proses pembangunan sembilan ruas tol trans Jawa sepanjang 600 kilometer. Untuk pembebasan lahan pemerintah menyiapkan Rp 3,8 triliun. “Kami mentargetkan tanah secara keseluruhan bebas pada akhir 2012,” katanya, sehingga, “jalan tol trans jawa ini selesai pada 2014.”
Juru bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat mengatakan, Wakil Presiden Boediono menekankan agar investor Cikampek-Palimanan segera bersiap-siap untuk memenuhi kekurangan ini. "Jangan sampai ada alasan tidak ada dana lagi, harusnya cukup.”
Proyek Cikampek-Palimanan adalah salah satu dari 24 proyek jalan tol yang diprioritaskan untuk diselesaikan. Rencananya, sebelum konstruksi berjalan, pemerintah dan investor akan melakukan amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).
Tahun lalu, pemerintah menganggarkan dana pembebasan lahan sebesar Rp 2,3 triliun melalui badan layanan umum. Dana tersebut untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Tahun ini diperkirakan anggaran untuk kebutuhan yang sama dianggarkan sebesar Rp 3,85 triliun.
Untuk mempercepat proyek jalan tol, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa akan mengambil alih proyek-proyek yang mangkrak. "Swasta yang dapat komitmen bertahun-tahun dan tidak jalan, 'minggir',” ujarnya pada pertemuan di Istana Bogor bulan lalu.
IQBAL MUHTAROM | MUNAWWAROH
