Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Propinsi DKI Jakarta Pungky Bambang Purwadi kecewa dengan rencana pemerintah, dalam hal ini departemen agama perihal labelisasi halal untuk produk makanan, minuman, kosmetik dan farmasi, tanpa mengkoordinasikannya terlebih dahulu dengan kalangan pengusaha. Kami kecewa jika tidak diajak bicara. Jangan sampai kebijakan ini nantinya malah tidak berjalan, kata Pungky di sela-sela diskusi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik dan Efisien, Kamis (10/7).
Rencana labelisasi halal versi departemen agama ini dinilai Pungky tidak adil karena tidak melibatkan kalangan pengusaha dalam pembahasannya. Ia juga menilai rencana ini akan semakin membebani pengusaha, terutama untuk usaha kecil dan menengah (UKM), terutama karena berkaitan dengan biaya tambahan yang harus ditanggung sektor industri. Menyangkut biaya, seharusnya kami dilibatkan agar bisa memberikan masukan dan batasan-batasan biaya yang mungkin ditanggung, katanya mengimbuhi. Adanya tambahan biaya juga akan merugikan pengusaha nasional, bahkan akan mematikan usaha kecil.
Sebelumnya, kalangan pengusaha hanya mengenal labelisasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kami sudah sering membahas masalah biaya yang akan ditanggung sehingga tidak akan memberatkan pengusaha, katanya. Oleh karena itu, jika pengusaha tidak dilibatkan, lanjut Pungky, tidak mustahil akan menimbulkan protes dari dunia usaha. Sayang kan, kalau sudah keluar biaya dan usaha besar, tetapi kebijakannya malah tidak berjalan, ujarnya menegaskan.
(Detrizki-TNR)
