Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jalan Panjang Kasus Pajak KPC

image-gnews
Direktur Jenderal Pajak Muhammad Tjiptardjo saat rapat dengar pendapat dengan komisi XI, di DPR, Jakarta (28/1). Rapat tersebut membahas penerimaan Negara dari Pajak Tahun 2009 dan 2010. TEMPO/Imam Sukamto
Direktur Jenderal Pajak Muhammad Tjiptardjo saat rapat dengar pendapat dengan komisi XI, di DPR, Jakarta (28/1). Rapat tersebut membahas penerimaan Negara dari Pajak Tahun 2009 dan 2010. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta -Menjelang tutup tahun lalu, Direktorat Jenderal Pajak membuat geger. Mochamad Tjiptardjo, Direktur Jenderal Pajak pengganti Darmin Nasution, mengungkapkan dilakukannya penyidikan atas dugaan tindak pidana pajak oleh dua perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie, yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Bumi Resources Tbk., pada 2007.

Tak hanya itu, saat ini penyidik pajak juga sedang memeriksa kasus serupa yang juga dilakukan milik kelompok usaha Bakrie di industri tambang batu bara lainnya, yakni PT Arutmin Indonesia. “Nilainya kurang lebih Rp 2,1 triliun,” kata Tjiptardjo mengungkapkan nilai pajak yang tak dibayar ketiga perusahaan tersebut. KPC diduga kurang bayar Rp 1,5 triliun, Bumi sebesar Rp 376 miliar, dan Arutmin sekitar Rp 300 miliar.

Jika penyidikan bisa membuktikan kasus ini, maka rekor dugaan tindak pidana pajak pun pecah dari tangan Asian Agri Group yang diduga menggelapkan pajak hingga Rp 1,4 triliun.

Tapi bukan besarnya nilai pajak itu yang membuat geger. Pengumuman dari kantor pusat pajak tadi langsung dihubungkan dengan kasus Bank Century, yang saat itu mulai panas digodok di Panitia Khusus Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Selentingan pun bermunculan, termasuk sinyalemen yang menduga pengusutan pajak tersebut adalah upaya Kementerian Keuangan memukul balik Aburizal Bakrie, yang akrab dipanggil Ical, karena getolnya Partai Golkar di Panitia Angket memojokkan Sri Mulyani dalam kasus kucuran dana talangan Rp 6,7 triliun kepada Century.

Namun, Tjiptardjo berulang kali menampik tudingan tersebut. “Ini kasus 2007, dan sudah disidik sejak Maret 2009,” katanya. “Jauh sebelum kasus Century ada.”

Lantas bagaimana awal mula kasus ini. Seorang penyidik pajak mengungkapkan, kasus KPC berawal dari Surat Pemberitahuan (SPT) KPC tahun pajak 2007 yang disetor ke Kantor Pajak Wajib Pajak Besar, Gambir, pada Maret 2008. Pada SPT itu, KPC mengklaim telah lebih bayar pajak sebesar Rp 30 miliar. Artinya, KPC meminta negara mengganti kelebihan pembayaran tersebut. “Karena ada klaim lebih bayar, dan jumlahnya besar, kami pun memeriksa. Itu biasa dan rutin,” ujarnya.

KPC, kata dia, paling awal diperiksa karena jumlahnya kewajiban pajaknya lebih besar ketimbang dua perusahaan Bakrie lainnya. “Kalau modusnya hampir-hampir mirip.”

Hasil pemeriksaan awal pun keluar, status SPT 2007 dari KPC seharusnya tidak lebih bayar, justru kurang bayar. Atas hal itu, kata sumber tadi, tak kurang upaya yang dilakukan kantor pajak untuk meminta KPC memperbaiki SPT-nya. Bahkan, sumber Tempo lainnya di lingkungan kantor pajak mengatakan Direktur Jenderal Pajak saat itu, yakni Darmin Nasution, turun tangan dengan berbicara kepada petinggi Grup Bakrie. “Intinya agar SPT itu dibetulkan, jangan yang kurang diakui lebih, kalau tidak akan susah karena bisa diperiksa lebih lanjut,” kata sumber tadi.

Celakanya, himbauan dari kantor pusat itu tak digubris. Pemeriksaan pun dilanjutkan dan menemukan adanya indikasi tindak pidana pajak berupa rekayasa penjualan yang dilakukan oleh KPC pada 2007. Penjualan yang seharusnya bisa dilakukan langsung oleh KPC dengan pembeli di luar negeri, dibelokkan terlebih dahulu ke PT Indocoal Resource Limited, anak usaha PT Bumi Resources Tbk., di Kepulauan Cayman.

Penjualan batu bara kepada perusahaan terafiliasi itu hanya dihargai separuh dari harga yang biasa dilakukan jika KPC menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya, penjualan ke pembeli lainnya pun dilakukan oleh Indocoal dengan mamakai harga jual KPC biasanya. “Akibatnya omset penjualan batu bara KPC jauh lebih rendah dari perhitungan penyidik jika itu dijual langsung, selisihnya bisa sampai triliunan.”

Rendahnya omset penjualan itu pula yang belakangan diduga menyebabkan kewajiban pajak KPC cukup rendah atau bahkan lebih bayar. Hingga saat ini, Tempo belum bisa mengkonfirmasi soal hal ini kepada KPC. Adapun pengacara KPC, Aji Wijaya, mengaku tak tahu soal hal itu.

Yang menarik, kata sumber tadi, seluruh duit hasil transaksi penjualan yang dilakukan oleh KPC maupun Indocoal masuk ke satu rekening. Bahkan, invoice atau tanda terima transaksi Indocoal dengan pembeli di luar negeri pun dibuat oleh pihak KPC di Kalimantan.

Maka terbitlah Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atas kasus tersebut pada 4 Maret 2009. Sebelum penerbitan surat perintah itu, kantor pajak mengaku belum menerima revisi SPT dari KPC yang sebelumnya telah dianjurkan kantor pusat.

Selang 16 hari kemudian, atau pada 20 Maret 2009, KPC melayangkan gugatan ke Pengadilan Pajak atas terbitnya surat perintah tersebut. Intinya, KPC menilai penyidik pajak tak menjalankan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dipermasalahkannya proses pemeriksaan ternyata tak membuat Direktorat Jenderal Pajak menghentikan pemeriksaan. Sepuluh hari setelah gugatan KPC masuk ke Pengadilan Pajak, atau 30 Maret 2009, pemeriksaan pun ditingkatkan ke penyidikan. “Buat kami kalau dugaan pidananya sudah kuat, tak perlu lama-lama pemeriksaan Buper-nya,” kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, Pontas Pane.

Dan itulah yang terjadi, penyidikan kasus dugaan pidana pajak KPC digelar. Penyidikan itu pula yang kemudian dipersoalkan KPC lewat permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah menerima putusan Pengadilan Pajak tertanggal 8 Desember 2009 yang membatalkan Surat Perintah Pemeriksaan Buper kasus KPC. Pada permohonan praperadilan tersebut, KPC dengan tegas meminta majelis hakim praperadilan membatalkan penyidikan yang dilakukan oleh aparat pajak. “Jika surat perintah pemeriksaan bukti permulaannya dibatalkan Pengadilan Pajak, maka penyidikannya juga batal dong,” kata Aji awal pekan lalu.

Namun, Kantor Pusat Pajak menolak pendapat itu. Selain menganggap permohonan praperadilan yang diajukan KPC salah alamat, Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Pajak, Fendy Dharma Saputra, menegaskan bahwa penyidikan dilakukan bukan berdasarkan pada surat perintah Buper. “Tapi justru hasil bukti permulaannya,” katanya menyampaikan eksepsi atas permohonan praperadilan KPC.

Penyidik pajak rupayanya sangat yakin dengan indikasi pidana pada kasus KPC. Terlebih setelah adanya cicilan pembayaran pajak 2007 yang disetor KPC pada periode April hingga Oktober 2009 yang totalnya mencapai Rp 800 miliar. “Artinya mereka mengakui bahwa SPT mereka sebelumnya itu salah, diberi kesempatan memperbaiki tidak mau, sudah disidik baru mengajukan SPT Pembetulan,” ungkap seorang penyidik.

Dikonfirmasi soal hal ini, Pontas dari Kantor Pusat Pajak dan Aji dari KPC sama-sama mengakui adanya setoran pembayaran pajak 2007 yang dilakukan KPC pada 2009 tersebut. Pontas enggan berkomentar soal SPT Pembetulan tersebut. “Kami dilarang Undang-Undang untuk membuka SPT,” katanya.

Adapun Aji punya versi lain. Menurut dia, SPT Pembetulan itu dilakukan bukan untuk mengakui atau membayar kurang bayar pajak yang kini sedang disidik Direktorat Jenderal Pajak. Duit Rp 800 miliar adalah pembayaran kurang bayar pajak yang dihitung sendiri oleh KPC setelah tak pernah mendapat respon dari kantor pajak atas SPT 2007 yang diajukan awal 2008.

Saat itu, Aji menceritakan, selain menyusun SPT 2007, KPC juga sedang memperbaiki SPT 2005 dan 2006 dalam rangka sunset policy. Kedua SPT untuk sunset policy disusun bersama dengan panduan pemeriksa pajak dan segera disetor ke kantor pajak. “Tapi ternyata kedua SPT itu pun tak pernah ditanggapi apakah diterima atau ditolak, termasuk juga SPT 2007. Kami bingung,” katanya Minggu, (7/2).

Karena beberapa kali surat yang dilayangkan kepada kantor pajak untuk memperjelas nasib ketiga SPT tadi tak ditanggapi, KPC pun berinisiatif menyusun SPT Pembetulan. “Di situlah kurang bayar, dan itu kami bayar. Tapi sampai sekarang juga kami tak pernah kejelasan statusnya.”

Menurut Pontas, cicilan tersebut sudah diterima kantor pajak dan disetor ke kas negara. Tapi, kata dia, statusnya bukan lagi sebagai pembayaran pajak. Begitu pula atas SPT Pembetulan dari KPC, Direktorat Jenderal Pajak tak mengakuinya karena kasunya telah dalam penyidikan pidana. “Ya dibayar kami terima saja, tapi ini sudah penyidikan pidana. Kalau mau membayar silahkan lihat Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP),” katanya.

Undang-Undang KUP menyatakan penghentian penyidikan kasus pidana pajak bisa dilakukan oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan setelah wajib pajak mengakui kesalahannya dan membayar tunggakan pajak ditambah denda sebesar empat kali pajak terutang. Artinya, jika kurang bayar pajak KPC dalam kasus ini Rp 1,5 triliun, maka setoran KPC yang bisa menghentikan penyidikan mencapai Rp 7,5 triliun.

AGOENG WIJAYA 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Setoran Negara Turun, Sri Mulyani Umumkan APBN Defisit Rp 21 Triliun

19 hari lalu

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono dan Budi Djiwandono saat melakukan konferensi pers  terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di kantor pusat Direktoral Jenderal Pajak, Jakarta, 24 Juni 2024. Tempo | Maulani Mulianingsih
Setoran Negara Turun, Sri Mulyani Umumkan APBN Defisit Rp 21 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024 defisit Rp 21,8 triliun hingga Mei 2024.


Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp24,99 Triliun per Mei 2024

20 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp24,99 Triliun per Mei 2024

Penerimaan pajak kripto per Mei 2024 dilaporkan mencapai Rp746,16 miliar.


Tenggat Pemadanan NIK-NPWP 30 Juni 2024, Ini Risiko dan Sanksi Jika Terlambat

24 hari lalu

Ilustrasi aktivitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Tempo/Tony Hartawan
Tenggat Pemadanan NIK-NPWP 30 Juni 2024, Ini Risiko dan Sanksi Jika Terlambat

Batas akhir pemadanan NIK- NPWP tinggal menghitung hari. Begini caranya jika tidak ingin kena sanksi.


Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

24 April 2024

Indonesia dan Australia Memperluas Kemitraan di Bidang Pajak pada Senin, 22 April 2024. Sumber: dokumen Kedutaan Besar Australia di Jakarta
Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.


Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

25 Maret 2024

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.


Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

22 Maret 2024

Petugas Pos Indonesia menunjukkan lembaran materai Rp10.000 yang dijual di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi mengeluarkan materai tempel baru Rp10.000 yang sudah dapat dibeli oleh masyarakat di kantor pos seluruh Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan
Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara


Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

14 Maret 2024

Terdakwa mantan pejabat eselon III kabag umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 8 Januari 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo, pidana penjara badan selama 14 tahun, membayar uang denda Rp.500 miliar subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp.10.079.095.519 subsider 3 tahun kurungan. TEMPO/Imam Sukamto'
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.


DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021. TEMPO/Subekti.
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.


2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

Petugas Bea Cukai memberikan keterangan kepada media terkait permasalahan impor KTP dan NPWP dari Kamboja di Kantor Bea Cukai Jakarta, 10 Febuari 2017. kartu-kartu ini diduga akan digunakan untuk kejahatan perbankan. Tempo/Dian Triyuli Handoko
2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP


Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Seorang wajib pajak menunggu proses validasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) saat penyerahan SPT, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Dirjen Wilayah Jatim 1, Surabaya, 31 Maret 2015. TEMPO/FULLY SYAFI
Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.