TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menghadiri pertemuan tahunan International Monetery Fund (IMF) dan Bank Dunia di Washington D.C, Amerika Serikat, 22-26 Oktober 2024. Pada pertemuan itu, perwakilan BI menegaskan upaya mengatasi dampak rambatan (spillover) dari perekonomian global terhadap negara berkembang.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, berujar delegasi BI menegaskan perlunya kebijakan dan langkah yang konsisten dalam menghadapi ketidakpastian global. Dalam hal ini, kata dia, keleluasaan penggunaan bauran kebijakan bank sentral.
“Dukungan Lembaga Keuangan Internasional (International Financial Institution - IFIs) kepada negara berkembang untuk memperkuat formulasi bauran kebijakan tersebut sangat diperlukan,” kata Ramdan dalam keterangan tertulis, Sabtu, 26 Oktober 2024.
Selain itu, BI menegaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dan reformasi struktural sangat diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pada aspek penguatan kerja sama multilateral ini, BI telah menyampaikan kesiapan mendukung implementasi kesepakatan 16th General Review of Quota.
Kesepakatan tersebut, kata Ramdan, akan meningkatkan kapasitas IMF sebagai jaring pengaman keuangan global. Selain itu juga mendorong penyesuaian formula kuota IMF untuk memperkuat keterwakilan negara berkembang di IMF melalui 17th General Review of Quota.
Pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur bank sentral negara G20 dalam forum tersebut, Ramdan mengatakan telah disepakati Agenda Kebijakan Global (Global Policy Agenda) IMF untuk mendorong pemulihan ekonomi global serta mengatasi tantangan pertumbuhan dunia. Delegasi Indonesia diwakili oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta serta Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Thomas Djiwandono.
Salah satu rekomendasi untuk para pembuat kebijakan adalah fokus untuk memastikan inflasi sesuai target dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, melakukan konsolidasi fiskal untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Dan melakukan reformasi struktural untuk mendorong produktivitas dan prospek tenaga kerja,” kata Ramdan.
Pilihan Editor: Said Didu Kritik Kepemimpinan Menteri Erick Thohir: BUMN Menjadi Terlalu Politis
