Menteri Keuangan Boediono mengatakan tahun 2004 merupakan tahun penuh resiko. Selain Indonesia tak lagi mengandalkan pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF), pada 2004 juga ada pemilihan umum dan perlu anggaran yang besar untuk memprioritaskan integritas wilayah Indonesia.
Pernyataan itu diungkapkan Boediono di depan peserta Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional di Gedung Bappenas Jakarta, Senin (23/6). Tiga hal tersebut disebutnya sebagai " Program NKRI yang harus diperhitungkan dengancermat perencanaannya."
Menghadapi berakhirnya kontrak dengan IMF akhir tahun ini, menurut Boediono, harus dihadapi oleh semua pihak. "Kalau tidak kita akan terkena resiko krisis seperti tahun-tahun lalu," katanya. Untuk itu ia mengajak peserta rapat yang terdiri dari perwakilan semua departemen untuk tetap menjaga kondisi ekonom yang mulai membaik saat ini.
Menurut Boediono perpisahan dengan IMF berdampak pada pembiayaan APBN yang semakin ketat. "Suka tidak suka, ini yang akan terjadi. Tahun 2004 merupakan masa transisi dan rawan kalau tidak hati-hati," katanya.
Anggaran yang ketat itu juga terkait dengan Pemilu. Menurutnya, perhelatan nasional ini akan memakan ongkos yang sangat besar dan melebihi anggaran tahun-tahun normal. Tahun ini saja, katanya, permintaan dana untuk menyambut Pemilu sudah sangat besar. "2004 nanti akan lebih besar lagi," katanya.
Mempertahankan integrias wilayah, kata Boediono, juga akan memakan anggaran yang tak sedikit. Dana yang besar itu terutama untuk program pemantapan yang sudah disusun pada tahun ini. "Sisanya ini yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin," ia menambahkan.
Kondisi ini menjadi penuh resiko, kata Boediono, karena pemerintah mempunyai anggaran yang sedikit. Menurutnya anggaran yang sedikit itu akan dikelola sebaik mungkin untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan negara.
Selain persoalan anggaran, soal kepercayaan juga akan diprioritaskan untuk tetap dipertahankan. "Pemerintah akan menjalankan kebijakan secara konsisten sehingga tidak mengganggu pasar," katanya. Karena jika pelaku pasar sudah tak percaya karena kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, kondisi ini akan mengembalikan ekonomi pada masa krisis. Katanya, sebisa mungkin pemerintah tidak akan menciptakan jurang kepercayaan bagi pelaku ekonomi. "Karena itu programnya harus jelas," katanya. Pasca IMF, pemerintah akan membuat program dan mengawasinya sendiri.
(Bagja Hidayat-TNR)
