TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menilai program Bantuan Sosial atau bansos serta Kartu Prakerja yang berlaku di era Presiden Joko Widodo, kurang maksimal. Menurutnya, pembagian bantuan sosial yang bertujuan membantu masyarakat miskin itu tidak sesuai sasaran.
"Menurut saya sih belum optimal ya (bansos), ya belum begitu berhasil ya, karena saya melihat beberapa target itu masih banyak yang tidak tepat sasaran," ujar Tauhid ketika dihubungi Tempo pada Senin, 7 Oktober 2024.
Adanya program bantuan sosial yang dikeluarkan Jokowi, dinilai tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tauhid berujar, jika kegiatan bantuan itu justru berdampak pada sektor ekonomi Indonesia. "Kalau kita lihat di makro saja pertumbuhan ekonomi gak berhasil hanya inflasi saja, saya kira ini yang kemudian menjadi catatan pemerintah," ucap dia.
Menurut Tauhid, program bantuan sosial seharusnya dilakukan ketika kondisi pasar Indonesia mengalami peningkatan. Meskipun begitu, kata dia, manajemen keuangan negara untuk alokasi dana bansos harus dibenahi kembali.
Selama ini menurutnya, program bantuan sosial yang ada tidak membuahkan hasil lantaran sama sekali tidak mempengaruhi angka pengangguran di Indonesia yang masih tinggi. "Tapi bagaimana mengurangi kemiskinan, pengangguran dengan bansos yang sangat besar tersebut itu akan menjadi catatan," ujarnya.
Sementara itu, Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan lagi rencana melanjutkan program Kartu Prakerja dan penyaluran bansos beras.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran sebaiknya mempertimbangkan penghentian program Kartu Prakerja dan bansos beras, dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya ketika dihubungi melalui pesan tertulis, Jumat malam, 4 Oktober 2024.
Achmad punya beberapa alasan yang mendukung usulanprogram bansos beras dan Kartu Prakerja tidak perlu dilanjutkan, di antaranya, ketidaktepatan sasaran program, risiko menimbulkan ketergantungan, dan biaya operasionalnya yang tinggi. Achmad menyarakan sejumlah program pengganti yang lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi.
Pilihan editor: Menelusuri Jejak Bisnis Penyelundupan Pasir Timah di Pulau Belitung
