TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah masih tetap optimistis investasi masih masuk ke proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), walau target baru mencapai setengah. Jokowi mengatakan pemerintah terus menyeleksi kandidat pemodal yang masuk.
“Banyaknya, itu harus diseleksi. Serius ndak? Kalau serius baru diberi peluang. Kita memang memilih,” kata Jokowi usai acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center pada Rabu, 8 Oktober 2024.
Otorita Ibu Kota Nusantara mencanangkan target untuk investasi yang masuk ke IKN di Kalimantan Timur pada tahun ini dapat menjaring Rp 100 triliun investasi pada tahun ini. Target tersebut disampaikan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono ketika ditemui di sela-sela acara Nusantara Fair 2024 di Grand Atrium, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Jumat, 26 Januari 2024.
“Investasi ya, investasi bisa publik bisa swasta,” kata Bambang. Pada Senin, 3 Juni 2024, Menteri Sekretaris Negara mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe.
Tidak alasan yang jelas diumumkan Bambang maupun Istana soal pengunduran diri Bambang. Pada 11 Juni, Jokowi mengangkat Bambang sebagai Utusan Khusus Presiden Untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Belakangan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang juga merupakan Plt. Kepala Otorita IKN memaparkan hingga saat ini sudah ada investasi senilai Rp 58,4 triliun masuk ke IKN. Jumlah sebesar itu dikumpulkan dari total 8 kali rangkaian groundbreaking yang dilakukan di IKN sejak setahun yang lalu.
"Yang ke-7 kemarin kan ada Rp 56 triliun kan? Nah ini dengan ke-8 terakhir kemarin jadi Rp 58,4 triliun," ujar Basuki di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Ahad, 6 Oktober 2024.
Dalam keterangan di JCC pada Rabu, Jokowi mengatakan Rp 58 triliun bukan angka yang kecil. Ia menekankan sekali lagi bahwa pemerintah terus menyeleksi investasi yang masuk ke IKN.
Minimnya investasi asing di IKN sebelumnya dianggap menjadi salah satu hambatan pembangunan calon ibu kota negara baru. Pemerintah membutuhkan guyuran dana untuk menyeimbangkan pengeluaran anggaran negara.
Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024, akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN. Otorita IKN sudah mendapat persetujuan dari DPR penambahan anggaran Rp 27,8 triliun tahun depan.
Komposisi APBN untuk membiayai proyek IKN hanya 20 persen dari total Rp 466,9 triliun. Artinya, pendanaan APBN untuk IKN sebesar Rp 90,4 triliun. Pada sidang kabinet, Senin, 12 Agustus 2024, Jokowi mengatakan di luar anggaran dari APBN, investasi dalam negeri yang masuk sudah Rp56,2 triliun. Modal itu terhitung dari 55 proyek yang sudah groundbreaking.
Pilihan Editor: Direksi dan Komisaris Net TV Mengundurkan Diri, Ada Apa?
